Liputan6.com, Surabaya - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengeluarkan surat edaran terkait aksi demo mahasiswa di gedung DPRD Jawa Timur, yang akan dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2019.
Surat edaran tersebut bernomor B/78672/IT2/HK.00.02/2019, dan mempunyai tiga poin pernyataan sikap serta ditanda tangani rektor ITS Surabaya Mochamad Ashari.
Berikut adalah isi surat edaran tersebut :
Surat edaran Nomor : B/78672/IT2/HK.00.02/2019
Mempertimbangkan situasi yang berkembang akhir-akhir ini di berbagai media sosial perihal rencana ajakan untuk berpartisipasi dalam aksi mahasiswa terkait penolakan terhadap RUU yang akan diterbitkan dan berbagai isu - isu nasional, maka saya sampaikan hal - hal sebagai berikut:
Baca Juga
Advertisement
1. Secara institusi ITS tidak terlibat dalam aksi tersebut.
2. Khusus untuk kegiatan mahasiswa pada 26 September 2019, di Gedung DPRD Jawa Timur, ITS tidak akan meliburkan kegiatan akademik. Untuk itu, para mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan ITS diminta untuk tetap melakukan aktivitas akademik seperti biasa.
3. Partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan ITS Surabaya dalam bentuk apapun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.
Demikian pernyataan sikap ini agar dapat dijadikan perhatian.
Terima kasih
Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Mahasiswa Surabaya Kembali Gelar Aksi Demo pada 26 September 2019
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam jumlah besar pada Kamis, 26 September 2019. Sebelumnya, mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur telah menggelar aksi demo pada Rabu (25/9/2019) di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura.
Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, M.Luthfi Hardiawan mengatakan, pihaknya baru melakukan gelar aksi demo lebih besar pada Kamis karena bertepatan dengan kamisan. Hal ini sebagai salah satu penggambaran duka mahasiswa atas apa yang terjadi di Indonesia dan merupakan hasil kesepakatan bersama.
Luthfi mengatakan, pihaknya juga akan terus berkonsolidasi sehingga aksi tersebut tidak disusupi oleh pihak-pihak lain yang tak bertanggung jawab. Dalam aksi demo pada Kamis pekan ini, ribuan mahasiswa akan ikuti aksi unjuk rasa.
"Kami adakan konsolidasi terus menerus untuk mengetahui pihak-pihak yang turut serta dalam aksi kami ini. Estimasi peserta 8.000-10.000 orang,” tutur dia.
M.Luthfi Hardiawan menuturkan, secara garis besar ada delapan isu yang ditekankan dalam aksi gabungan tersebut. Hal itu antara lain menolak RUU KUHP, UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). Selain itu, menolak dwifungsi aparat, menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan serta menolak represifitas aparat atas kemanusiaan di Papua.
Aksi gabungan ini akan diikuti sejumlah BEM se-Surabaya. "Sejauh ini yang sudah fix dari Unair, UINSA, Ubhara, PPNS PENS, dan masih masih banyak. Redaksional tuntutannya sedang dirumuskan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 25 September 2019.
Ia menambahkan, tuntutan ini juga berkaitan dengan proses sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang kilat dan pasal-pasal yang dirasa sangat aneh.
Sebelumnya, mahasiswa telah menggelar demo pada Rabu, 25 September 2019 di depan gedung DPRD Jawa Timur. Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa tiba sekitar jam 11.00 di Jalan Indrapura.
Saat aksi unjuk rasa itu, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan. Tuntutan itu antara lain menolak RUU KUHP, pembatalan UU KPK. Saat demo itu, Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi pun menemui mahasiswa.
Advertisement
