Liputan6.com, Jakarta - Melihat banyaknya aksi massa yang terjadi belakangan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai tengah mengalami krisis kepercayaan. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dan politisi Rizal Ramli.
Meski begitu, Rizal mengatakan, masalah itu masih bisa diatasi apabila mantan Wali Kota Solo tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik dan dapat menunjukkan keberpihakan tegas kepada rakyat.
Advertisement
"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust atau kepercayaan, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau ia mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga ia dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," ujar Rizal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/9/2019).
Menurut mantan Menko Maritim itu, Kredibilitas adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.
"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah para orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," kata mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Dia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.
"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur Rizal Ramli.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Harus Tegas
Rizal Ramli mengatakan, dalam bidang ekonomi, Jokowi seharusnya tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.
"Selanjutnya dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat," ucapnya.
Contohnya, sambung Rizal, dalam kasus rasisme di Papua. Seharusnya, kata dia, Presiden Jokowi mengintruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus mentuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.
"Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan tersebut. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme," tutur Rizal.
Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.
"Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali," kata Rizal.
Advertisement
Peka terhadap Rakyat
Rizal Ramli menuturkan, Presiden Jokowi seharusnya peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.
"Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikkan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik," ungkap Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.
Dia menyarankan agar Jokowi kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato. Karena, kata Rizal, dalam Trisakti Bung karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi.
"Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikan arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri saat 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam," tandas Rizal Ramli.
(Desti Gusrina)
Baca Juga
Jokowi Turun Gunung di Jakarta dan Jateng, PDIP: Tanda Elektabilitas RK dan Luthfi Merosot
Top 3 Berita Hari Ini: Demi Dukung Maarten Paes di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Model Top Luna Bijl Datang ke Jakarta
4 Fakta Pertemuan Jokowi dan Ridwan Kamil di Jakarta, Ajak Blusukan hingga Undang Kampanye Akbar
