Kerusuhan Papua Tak Berdampak Besar ke Ekonomi Nasional

Selama ini kontribusi ekonomi Papua masih kecil.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Sep 2019, 18:30 WIB
Ilustrasi Wamena. (Google Maps)

Liputan6.com, Jakarta Kerusuhan kembali pecah di Wamena, Papua, pada Senin (23/9/209) yang menyebabkan 30 orang meninggal dan sekitar 70 orang terluka. Sementara itu, ratusan bangunan baik milik pemerintah maupun swasta dibakar dan dirusak.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, dampak kerusuhan di Papua tidak terlalu besar terhadap ekonomi nasional. Sebab, selama ini share ekonomi Papua masih kecil.

"Dari aspek ekonomi karena share ekonomi papua terhadap ekonomi nasional relatif kecil maka dampaknya tidak besar," ujar Iskandar melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sektor yang terganggu dengan adanya aksi demonstrasi berulang tersebut adalah sektor perdagangan. Sementara sektor lain seperti pertambangan tidak terpengaruh besar sebab pertambangan lebih terpengaruh sistem operasional penambangannya.

"Pertambangan kan tetap jalan dan tidak terpengaruh. Memang pada triwulan II 2014 mengalami kontraksi akibat pengalihan pertambangan terbuka ke bawah tanah, tapi bukan karena kerusuhan. Dampak kerusuhan lebih berpengaruh terhadap sektor perdagangan di Papua pada triwulan III tahun ini," jelasnya.

Pemerintah, kata Iskandar terus mengantisipasi dampak kerusuhan untuk jangka panjang. Dia berharap kerusuhan segera berakhir agar perdagangan segera pulih. "Di Papua saja ya. Yang terpenting menjaga keamanan seperti telah dilakukan," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com


Menhub: 35 Persen Anggaran Sektor Udara untuk Papua

Menhub, Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Rabu (24/4). Progres pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta hampir 100 persen, sementara progres pembangunan keseluruhannya termasuk domestik mencapai 47 persen. (Liputan6.com/Helmi Fithriansya

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan tidak hanya memperhatikan konektivitas udara di rute-rute gemuk. Perhatian untuk meningkatkan konektivitas di wilayah 3T juga menjadi komitmen Pemerintah.

"Amanat yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan bukan saja kota-kota besar, atau tempat wisata, tapi justru yang terluar, tertinggal, dan terdepan ini," kata dia, dalam Panel Diskusi bertajuk 'Polemik dan Prospek Industri Aviasi: Harga Tiket, Kompetisi, dan Efisiensi', di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Sebagai contoh, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk pengembangan konektivitas di Papua. Fasilitas yang dibangun Kementerian Perhubungan, kata dia, bisa berupa bandara atau fasilitas pendukung lain.

"Tidak mudah, tapi Kementerian Perhubungan selalu berusaha memberikan fasilitas. Sejumlah bandara kita bangun, sejumlah fasilitas kita bangun," jelasnya.

"Bahkan di Papua, yang merupakan daerah 3T menghabiskan 35 persen anggaran Kementerian Perhubungan di sektor udara itu adalah di Papua," imbuh Menhub.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya