DPRD Jatim Tepati Janjinya kepada Mahasiswa

Pada surat tersebut, terdapat enam tuntutan yang disampaikan, yakni pertama mendesak pemerintah menerbitkan Perppu untuk pembatalan UU KPK dan merevisi kembali UU KPK yang sudah ada, lalu kedua mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP dan melakukan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Ketiga yaitu menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja dan buruh, kemudian keempat menolak pasal-pasal problematika dalam RUU Pertanahan, selanjutnya mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan Karhutla dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak.

Keenam adalah mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan konflik di Papua serta membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya bersama masyarakat Papua agar rasisme tidak terjadi lagi.

Pantauan di lapangan, sebelum ditemui oleh pimpinan DPRD Jatim, sempat terjadi aksi lempar yang dilakukan massa ke arah petugas kepolisian, seperti melempar batu dan botol air mineral.

Namun, situasi kembali tenang saat korlap aksi meminta rekan-rekannya tidak terprovokasi dan menghentikan lemparan ke arah petugas dengan alasan demonstrasi yang dilakukan merupakan aksi damai.

"Yang tenang kawan-kawan, jangan termakan provokasi," ucap salah seorang korlap aksi dari atas mobil komando.

Saat aksi pelemparan, aparat kepolisian yang tak terpancing justru memperdengarkan shalawat dan mengalunkan nama-nama Allah (Asmaul Husna) untuk meredam sekaligus mendinginkan suasana.

"Kawan-kawan, silakan bebas menyampaikan aspirasi, tapi ingat jangan termakan provokasi. Ayo kita semua jaga kondusivitas," tutur aparat kepolisian dari pengeras suara.

Insiden pelemparan hanya terjadi dalam hitungan detik dan suasana kembali tenang saat sejumlah pimpinan sementara dan anggota DPRD Jatim ke luar menemui massa.

Usai mendapat kepastian aspirasinya diterima dan dijanjikan untuk diteruskan ke Jakarta, ribuan massa aksi membubarkan diri secara tertib.