Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dampak impeachment atau upaya pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tidak terlalu besar terhadap Indonesia. Meski demikian, dia menyebut, upaya ini memberi dampak positif bagi Indonesia.
"Sejauh ini kan tidak terlalu besar dampaknya, apalagi kalau dia mau impeachment, baru mau, belum tentu terjadi. Itu positifnya buat kita lebih banyak daripada negatifnya," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Baca Juga
Advertisement
Darmin Nasution melanjutkan, setiap kondisi atau kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat sebagai negara besar pasti akan berpengaruh bagi negara yang memiliki hubungan bilateral ataupun perdagangan. Termasuk dalam kondisi saat ini.
"Negara maju seperti Amerika Serikat selalu dianggap sebagai save heaven kalau dia ada masalah, kita ada untungnya," kata dia.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, bagi Indonesia sendiri, Amerika Serikat merupakan patner dagang yang terbesar selain China. "Sebetulnya sih, tentu saja Amerika Serikat, itu kan negara kedua tujuan ekspor kita setelah China, mereka perang saja kita ada kenanya lah," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Anggota Dukung Pemakzulan
Sebelumnya, sebanyak 219 dari 435 anggota dewan Amerika Serikat mendukung pemakzulan, atau upaya melengserkan Presiden AS Donald Trump. Seluruh anggota dewan yang setuju berasal dari fraksi Demokrat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi pada Selasa (24/9) telah mengumumkan rencana penyelidikan resmi terhadap Trump. Penyelidikan dilakukan, menyusul tuduhan bahwa Trump tengah menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan wakil presiden Joe Biden dan putranya.
Diduga, Trump bahkan telah menahan dana bantuan ke Ukraina demi melancarkan niatnya. Biden adalah calon kandidat kuat Demokrat pesaing Trump dalam pemilu tahun depan.
NBC News melaporkan, Kamis (26/9), hampir semua anggota parlemen AS sepakat untuk segera memproses penyelidikan resmi terhadap Trump. Namun, tidak semua menyetujui pemakzulan Trump. Sejumlah anggota dewan hanya meminta penyelidikan untuk mencari bukti atas tuduhan terhadap Trump.
Desakan untuk menyelidiki Trump bermula dari percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Zelensky yang diduga bermuatan kepentingan pribadi. Dalam percakapan via telepon itu, Trump meminta Zelensky menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden.
Diduga, hal tersebut dilakukan Trump untuk menjatuhkan lawan politiknya itu. Biden merupakan calon presiden yang diusulkan Partai Demokrat untuk Pemilu AS 2020. Trump menunjuk Ukraina, sebab Hunter Biden memiliki urusan bisnis di sana.
Hanya beberapa hari berselang setelah percakapan itu, Trump menunda bantuan militer untuk Ukraina senilai USD 400 juta. Semula, dana itu akan dirilis bulan ini untuk membantu Ukraina yang terlibat dalam konflik militer berkelanjutan dengan Rusia.
Advertisement
