Batalnya Pertemuan Jokowi dan Perwakilan Mahasiswa

Presiden Jokowi berencana mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, Jumat ini di Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, pertemuan tersebut batal lantaran Jokowi mempunyai beberapa agenda pertemuan lain.

"Belum ada. Nanti ada beberapa pertemuan sore ini, tapi dengan BEM belum," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Pratikno juga membantah bahwa agenda ini batal lantaran pihak mahasiswa meminta agar pertemuan dilakukan secara terbuka. Dia belum mengetahui kapan Jokowi akan bertemu dengan elemen mahasiswa tersebut.

"Sore ini memang ada beberapa pertemuan dilakukan, Presiden juga ada beberapa tamu. Jadi jadwalnya belum ditetapkan," jelas Pratikno.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/9/2019). BEM SI ingin pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan oleh masyarakat.

"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, yang diinginkan mahasiswa saat ini bukanlah sebuah pertemuan negosiasi. Nurdiansyah menegaskan bahwa mahasiswa ingin Jokowi bersikap tegas terhadap sejumlah tuntutan, salah satunya perppu KPK dan menolak RKUHP.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata Nurdiyansyah.

Syarat dari Aliansi BEM Seluruh IndonesiaPresiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan bertemu mahasiswa pada hari ini. Aliansi BEM seluruh Indonesia pun bersedia bertemu, namun ada syaratnya.

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila, pertama, dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melaluikanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis yang diterima.

Kedua, kata Nurdiansyah, Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas.

Pertemuan tersebut pun, harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

Aliansi BEM seluruh Indonesia menyatakan, dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas.

Mereka mengaku pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata dia.

Dia menyebutkan, tuntutan yang diajukan telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi dan media. Sehingga, yang dibutuhkan bukan sebuah pertemuan melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata Nurdiansyah.

Aliansi BEM seluruh Indonesia menyatakan, setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, berbagai gerakan yang dilakukan mahasiswa di berbagai wilayah saat ini telah menyuarakan tuntutan yang jelas.

Seluruh aksi demonstrasi, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan masyarakat.

"Di saat yang sama, kami kecewa atas setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang mana di era Pasca Reformasi seolah mendapatkan angin segar. Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif," kata Nurdiyansyah.

Gerakan ini, kata dia, muncul dari kesadaran kolektif yang didasarkan kepada moral dan intelektual, sehingga tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Nurdiyansyah menyatakan, ruang dialog di kampus adalah bagian dari proses yang mendewasakan mahasiswa. Berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar, dan rekomendasi kebijakan kerap diajukan.

"Hanya saja, selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan," terang Nurdiyansyah.

"Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristekdikti yang mengancam Rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik," sambung dia.