Liputan6.com, New York - Tokoh separatis Papua Benny Wenda dikabarkan hadir di Markas PBB di New York pekan ini, di mana dirinya berniat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Namun, kehadirannya justru berujung pada pengusiran --menurut laporan narasumber dan media.
Sebagaimana dilaporkan ABC Indonesia pada Kamis 26 September, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama rombongannya hadir di Markas PBB New York sejak pertengahan pekan.
Di New York, Benny Wenda dikabarkan sibuk melobi agar komisioner HAM PBB dapat berkunjung ke Papua --lanjut ABC Indonesia.
Ia bahkan dikabarkan 'menebeng' delegasi Vanuatu untuk masuk ke dalam sesi Sidang Umum.
Vanuatu --yang sejak Desember 2014 merupakan tempat berdiri dan markas ULMWP-- merupakan satu-satunya negara anggota PBB yang mengangkat isu Papua di majelis tahun ini.
Namun, terkait hal tersebut, delegasi Indonesia di PBB telah menggunakan hak jawab (rights of reply) yang berisi kecaman dan meluruskan komentar yang dibuat oleh PM Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas.
Advertisement
Soal kehadirannya di New York, Benny Wenda mengatakan, "Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," ujarnya dalam wawancara kepada stasiun TV SBS Australia.
Pemerintah Indonesia telah menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan di Propinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu hingga saat ini --termasuk di Wamena pada 23 September yang menewaskan puluhan orang.
Diusir dari Majelis Umum PBB
Tokoh Papua Nick Messet memastikan, PBB tidak mengijinkan Benny Wenda dan rombongannya masuk ke ruang sidang PBB dan bergabung bersama delegasi Vanuatu karena yang bersangkutan bukan warga negara Vanuatu.
"Tidak benar Benny Wenda ikut dalam ruang sidang bersama delegasi Vanuatu karena PBB membuat aturan yang ketat dan hanya mengijinkan perwakilan negara yang masuk dalam ruang sidang di New York," kata Messet, seperti dilansir Antara, Minggu 29 September.
"Peraturan yang diterapkan PBB sangat ketat. Hanya warga negara yang bisa mewakili negaranya dan masuk dalam delegasi di Sidang Umum PBB," lanjut Messet
Nick Messet yang ikut dalam delegasi RI bersama Maikel Manufandu menegaskan, selain Benny Wenda, rekan-rekannya juga tidak diijinkan masuk untuk mengikuti sidang.
Messet mengaku, dirinya sendiri yang menjadi Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta tidak bisa mewakili negara tersebut, karena masih berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga, dalam Sidang Majelis Umum PBB, dirinya tergabung dalam delegasi Indonesia.
Kata Plt. Jubir Kemlu RI
Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI mengaku tak bisa berkomentar banyak soal isu tersebut.
"Saya tidak di New York, jadi kurang memahami kondisi di sana," ujar Teuku Faizasyah.
Namun ia menjelaskan ketatnya peraturan soal delegasi yang bisa masuk ke dalam ruang sidang majelis.
"Dari sisi aturan, untuk bisa hadir memang mengharuskan akreditasi, misalnya sebagai wakil negara. Kalau dia tidak bisa masuk, artinya dari sisi ketentuan mendasar saja, dia tidak memenuhi syarat," lanjutnya saat dihubungi pada Minggu 29 September 2019.
Simak video pilihan berikut:
Meset: Tidak Ada Agenda Bahas Papua di PBB
Nick Meset menambahkan, dalam rangkaian agenda Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini, "tidak ada agenda yang membicarakan soal Papua dan referendum," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
"Apa yang disebarkan oleh kelompok tersebut (ULMWP pimpinan Benny Wenda) tidak benar atau hoaks," lanjutnya.
Karena itu, dirinya berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang diembuskan Benny Wenda dan kelompoknya, harap Meset yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri OPM, organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Menurut Nick Meset kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua akibat provokasi Benny Wenda .
"Apa yang selalu dikatakan masalah Papua akan dibahas di PBB itu lagu lama karena sebelumnya dirinya bersama rekan-rekannya sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Benny Wenda melakukannya," kata Meset seraya mengajak agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan apa yang diungkapkan karena itu hanya janji palsu.
Mari bersama-sama ciptakan rasa aman agar pembangunan dapat terus dilakukan hingga masyarakat di Papua benar-benar sejahtera, ajak Nick Meset.
Advertisement
