Liputan6.com, Hong Kong - Konsulat Jenderal RI di Hong Kong mengimbau WNI untuk kembali mewaspadai rangkaian demonstrasi di wilayah otonomi khusus China tersebut, terutama jelang HUT ke-70 Republik Rakyat Tiongkok.
"Menyikapi perkembangan situasi di Hong Kong beberapa hari terakhir, KJRI Hong Kong kembali mengimbau seluruh WNI untuk senantiasa berhati-hati dan menjauhi lokasi demonstrasi, khususnya pada 1 Oktober 2019, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata KJRI Hong Kong dalam unggahan di akun Facebook resmi mereka, Senin (30/9/2019).
Tanggal 1 Oktober merupakan perayaan HUT berdirinya Republik Rakyat China.
Advertisement
KJRI juga mengimbau agar para WNI meninjau kembali rencana dan jadwal bepergian mereka, terkhusus yang akan menggunakan transportasi udara di Bandara Internasional Hong Kong --lokasi langganan unjuk rasa selama beberapa pekan terakhir.
"Khusus terkait rencana unjuk rasa di Bandara Internasional Hong Kong, para WNI calon penumpang harap menghubungi maskapai masing-masing untuk kepastian status dan jadwal penerbangan," lanjut KJRI.
Ada sejumlah tempat yang menurut konsulat akan terindikasi dipadati oleh massa demonstrasi pada 1 Oktober, antara lain:
- Konsulat Jenderal Inggris di Hong Kong (12.00 waktu lokal)
- Bandara Internasional Hong Kong dan moda transportasi menuju bandara --MTR, dll-- (13.00)
- Sha Tin Racecourse (13.00)
- Sepanjang jalan Victoria Park menuju Chater Road (14.00)
- West Kowloon Cultural District (14.30)
KJRI Hong Kong meminta WNI menjauhi tempat-tempat tersebut.
Berikut nomor-nomor penting KJRI Hong Kong yang bisa dihubungi oleh WNI atau pihak keluarga WNI di Hong Kong yang membutuhkan:
- Medsos: facebook.com/kjrihk
- WA Hotline: 6773 0466 / 5294 4184
- Help Desk KJRI di Bandara: 6894 2799
Simak video pilihan berikut:
Demo Jelang Perayaan HUT RRC
Masyarakat Hong Kong, terutama massa pro-demokrasi, diperkirakan akan melaksanakan unjuk rasa besar-besaran pada perayaan HUT ke-70 RRC.
Demo merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa rutin yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan terakhir.
Demonstrasi dipicu oleh penolakan rancangan undang-undang kontroversial yang memungkinkan seseorang di Hong Kong diekstradisi ke China daratan. Massa pro-demokrasi menilai RUU sebagai bentuk pelunturan terhadap independensi sistem hukum di wilayah eks-koloni Inggris itu.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah menangguhkan penuh RUU tersebut. Namun, gejolak massa masih belum bisa diredam.
Desakan pengunjuk rasa kini meluas menjadi tuntutan untuk penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi dalam menekan protes, selimut amnesti bagi semua orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi, dan pencabutan klaim polisi bahwa pengunjuk rasa bersalah melakukan kerusuhan - tuduhan yang membawa hukuman penjara yang berat.
Yang paling penting dari semuanya, para pengunjuk rasa mendesak untuk demokrasi penuh dan hak pilih universal.
Advertisement
