Dilema PGN, Tarik Ulur Harga Gas

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berencana menaikan harga gas bumi. Di sisi lain para pelaku industri meminta harga gas diturunkan. Kondisi ini membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam posisi dilematis.

Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, persoalan harga jual gas industri antara Kadin Indonesia dan PGN menjadi pertanda keberadaan BUMN sangat dilematis. Di satu sisi, BUMN adalah sebuah badan usaha yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas yang wajib mengejar keuntungan.

Namun, di sisi lain terikat dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditafsirkan banyak pihak wajib membantu pelaku ekonomi lain, maka BUMN tidak wajib mengejar laba.

"Dengan menyandang predikat sebagai BUMN, seolah perusahaan wajib menjual jasa dan produk dengan harga subsidi," kata Sofyano, di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Dia melanjutkan, harga gas industri pada dasarnya adalah gas produk non-subsidi, namun pada kenyataanya selalu dituntut tidak boleh dikoreksi naik. Padahal gas non-subsidi jelas produk umum yang harganya tidak diatur pemerintah.

"Di alam Reformasi, BUMN seakan dinilai sebagai badan usaha yang wajib jual murah jasa dan produknya, baik untuk masyarakat juga termasuk ke pengusaha," tambahnya.

Sementara harga barang atau jasa milik pengusaha swasta bebas menetapkan harga, dengan alasan mengikuti mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan inflasi atau daya beli.

"Pada kenyataan lain, harga jasa dan produk produk yang dihasilkan badan usaha swasta, sepenuhnya diatur oleh mereka. Publik nyaris tak bisa berbuat banyak atas hal ini," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: