Rapat Paripurna Terakhir, Ketua DPR Doakan Mahasiwa yang Meninggal Saat Demonstrasi

Selain itu Bamsoet juga mendoakan para korban gempa di Ambon serta kerusuhan di Wamena, Papua. Dia berharap korban kerusuhan dan korban bencana bisa diterima Tuhan Yang Maha Esa.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Sep 2019, 20:04 WIB
Anggota dewan mengikuti rapat paripurna terakhir untuk masa kepemimpinan periode 2014-2019 di Jakarta, Senin (30/9/2019). DPR periode 2014-2019 telah mengesahkan 91 RUU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendoakan mahasiswa yang meninggal dalam aksi demonstrasi di beberapa tempat. Doa itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 Massa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. Rapat ini juga rapat paripurna terkahir periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

"Atas nama segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka termasuk dua orang mahasiwa Universitas Halu Oleo di Kendari Sulawesi Tenggara," kata Bamsoet.

Selain itu Bamsoet juga mendoakan para korban gempa di Ambon serta kerusuhan di Wamena, Papua. Dia berharap korban kerusuhan dan korban bencana bisa diterima Tuhan Yang Maha Esa.

"Itu mari lah kira sejenak berdoa bagi para korban agar pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah SWT dan doa kita diijabah oleh Allah SWT," ucapnya.

Diketahui, hari ini adalah hari terakhir masa kepemimpinan DPR periode 2014-2019. Besok (1/10) anggota DPR Periode 2019-2024 akan segera dilantik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Interupsi Soal Kerusuhan Papua

Selain itu rapat terakhir ini juga di warnai interupsi soal penanganan masalah kerusuhan di Papua. Salah satunya dari Anggota Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsudin. Dia meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada masalah kerusuhan di Papua.

"Terkait kerusuhan Papua, saya kira ini masalah yang serius, saya kira negara mesti hadir turun tangan. Ini sudah sekian lama, sudah berlarut-larut berminggu-minggu, tapi sampai saat ini masalah ini masih belum jelas bagaimana penyelesaiannya," kata Didi Irawadi.

Didi meminta Kapolri dan Panglima TNI segera menangani masalah itu. Sebab, lanjutnya, jika dibiarkan berlari-larut akan menimbulkan konflik horizontal.

"Yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif, dan negara harus hadir," ungkapnya.

Hal yang sama juga diucapkan Nasir Djamil dari Fraksi PKS. Dia pun mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam mengatasi masalah Papua.

"Sayangnya negara tidak hadir ketika harga negara menghadapi ancaman, di mana NKRI yang kita agung-agungkan, dimana ketika ada warga Minang, Bugis yang harus mengungsi dari Wamena. Dimana negara. Karena itu, mudah-mudahan kita makin meneguhkan NKRI," ujar Nasir.

Di tempat yang sama, Mulyadi juga meminta negara fokus menyelesaikan masalah di Papua. Dia ingin pemerintah hadir dan segera menyelesaikan masalah yang ada.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk lebih memberi perhatian yang lebih khusus," ujarnya.

Sedangkan, Jimmy Demianus dari Fraksi PDI Perjuangan membantah itu. Menurut dia, selama ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan di Papua.

"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau sedang berusaha mengurusi Papua, 92 persen kami pilih Jokowi," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya