Liputan6.com, Jakarta - Aplikasi pembayaran LinkAja akan digunakan untuk transaksi tiket Commuter Line atau Kereta Listrik (KRL). Uji coba penggunaan LinkAja pada moda transportasi massal tersebut telah dimulai.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, ada 200 pintu masuk pada 80 stasiun KRL yang sedang diuji coba, untuk transaksi menggunakan LinkAja. Selanjutnya, KCI akan terus menambah jumlah gate elektronik ini hingga mencapai 400 pintu.
"Sekarang ada 200, akan ditambah di 80 stasiun. Nanti ada tandanya LinkAja. Nanti tambah lagi 200 lagi sampai akhir Oktober," kata Rini, di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (1/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Rini, uji coba pada transportasi umum baru dilakukan pada KRL, menurut jadwal uji coba ditargetkan selesai pada pekan depan. Setelah dinilai berhasil maka transaksi naik KRL menggunakan LinkAja bisa diterapkan.
"Khusus untuk KRL saja, sementara KRL saja dulu. Uji cobanya hari ini. Tinggal seminggu lagu, seminggu lagi selesai. Insya Allah jalan," tuturnya.
Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksana mengungkapkan, dalam uji coba kali ini ditemukan masalah yang ditemui dan penumpang membutuhkan penyesuaian, sebab untuk menggunakan LinkAja pada KRL penumpang harus mengocok ponsel agar keluar barcode untuk masuk pintu transaksi di stasiun, namun dalam 5 menit barcode tersebut tidak bisa digunakan lagi atau kadaluarsa.
Kondisi ini membuat proses transaki menggunakan LinkAja untuk naik KRL membutuhkan waktu penyesuaian pada penumpang.
"Jadi butuh proses belajar dan edukasi. Misalkan tadi ada yang shake QR lalu shake 5 menit sebelum nyampe di gate nah itu kadaluarsa. Karena memang kita desain ketika tiket itu dishake cuma 15 sampai 30 detik. Setelahnya engga berlaku kadaluarsa karena kita takut bisa di-print screen lalu di-hold. Dipakai untuk tiket bersamaan. Sehingga memang ada expire-nya," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bikin Fitur Syariah, LinkAja Minta Izin MUI hingga BI
PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja akan meluncurkan fitur LinkAja Syariah. Fitur tersebut sebagai peluang merangkul segmen masyarakat yang masih ragu menggunakan e-money atau mobile payment, karena mungkin dianggap tidak sesuai dengan akad syariah.
Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksana mengatakan, terkait fitur syariah tersebut, saat ini pihaknya telah mengajukan izin ke Bank Indonesia.
"Lagi diproses (di Bank Indonesia)," kata dia, saat ditemui, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/9).
Dia menjelaskan, sebelum minta izin ke BI, pihaknya sudah terlebih dahulu mengurus sertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya pihaknya juga meminta izin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
"Proses memang dari awal kita harus ke MUI dulu, mendapatkan sertifikasi syariah. Kedua kita ke Dewan Pengawas Syariah. Hari ini saya punya dewan komisioner dari share holder semua, tapi saya juga punya DPS," jelas Danu.
"Lalu setelah itu kita urus izin ke BI untuk fitur baru yaitu LinkAja syariah. Ini masih proses. Baru kita masukan," imbuhnya.
Dia pun menegaskan bahwa fitur LinkAja Syariah ditargetkan akan diluncurkan pada akhir November tahun ini. "Targetnya November," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
5 BUMN Bakal Menyusul Tanam Modal ke LinkAja
CEO LinkAja, Danu Wicaksana mengatakan, lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya akan ikut berpartisipasti dalam kepemilikan saham di dompet digital LinkAja.
Kelima BUMN tersebut seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Untuk pemegang saham ini secara policy memang Ibu Menteri mengatakan tidak ada secara historical yang bisa satukan 8 BUMN dengan kapasitas masing-masing menjadi 1 platform yaitu LinkAja," tuturnya di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
"Nah dari 100 persen kepemilikan saham, 10 persen memang kita sisihkan untuk 5 BUMN selanjutnya. Mereka akan menyusul pada akhir kuartal III tahun ini," tambah dia.
Sebagai informasi, saat ini kepemilikan Finarya masih digenggam sepenuhnya oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Selanjutnya, dalam rancangan awal, saham akan dibagikan kepada beberapa BUMN lain. Sementara porsi Telkomsel akan terdilusi hingga tinggal memiliki 25 persen saja.
Adapun sisanya akan dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) masing-masing 20 persen. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan PT Pertamina masing-masing 7 persen, dan PT Jiwasraya 1 persen.
Sementara dengan kelima BUMN tersebut, kepemilikan saham dari rancangan awal dipastikan akan berubah. Namun manajemen belum mau membeberkan terkait perubahan porsi kepemilikan saham itu.
