Banyak Demo, Dana Asing Keluar Indonesia Capai Rp 472 Miliar

Gejolak ekonomi domestik menjadikan investor mulai hengkang dari Indonesia

oleh Bawono Yadika diperbarui 01 Okt 2019, 19:00 WIB
Pekerja mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di salah satu perusahaan Sekuritas di Jakarta, Rabu (14/11). Pasar saham Indonesia naik 23,09 poin atau 0,39% ke 5.858,29. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Situasi politik yang kian memanas di dalam negeri semakin membuat resah sejumlah investor. Setidaknya, dana asing telah tercatat hengkang dari pasar saham RI.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) Laksono Widodo mengatakan, dampak unjuk rasa yang tengah terjadi cukup signifikan ke pasar saham.

Kata dia, pihaknya selaku otoritas bursa tak bisa menjamin tingkat kepercayaan investor (confident) terhadap pasar saham RI. Sebab, dinamika politik terus berjalan.

"Nggak ada langkah khusus untuk menjamin investor tetap pede ke pasar saham karena dinamika politik juga masih dalam perkiraan," tuturnya saat saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (1/10/2019).

Asal tahu saja, hingga penutupan perdagangan sesi II pukul 15.10 WIB investor asing tercatat membukukan net sell (jual bersih) senilai Rp472 miliar di seluruh pasar.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kerusuhan Papua

Keyakinan akan membaiknya kondisi pasar saham untuk sektor properti mengacu pada pergerakan saham yang terjadi juga pada saham–saham di sektor kawasan industri.

Sementara itu, Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, larinya dana asing dari domestik dikarenakan sejumlah sentimen.

Menurutnya, hal tersebut tak hanya disebabkan oleh aksi demonstrasi mahasiswa. Isu politik Papua bahkan ikut membawa dana asing hengkang dari RI.

"Permasalahannya investor melihat kondisi demo bisa terus berlanjut eskalasinya mirip dengan Hongkong kalau tuntutan dari pendemo tidak dipenuhi. Awalnya kan Hongkong soal penolakan RUU ekstradisi tapi meluas ke soal lain," ujarnya.

"Ini juga sama, ketidakpuasan terhadap pengesahan UU KPK juga melebar ke isu isu lain seperti penyelesaian masalah di Papua dan lain-lain," lanjut dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya