Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi besar-besaran yang rencananya melibatkan ribuan pekerja di 10 provinsi di Indonesia pada hari ini. Aksi massa tersebut bertujuan untuk memperjuangkan sejumlah isu buruh.
Di sisi lain, Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) mengungkapkan bahwa ojek online (ojol) tidak akan terlibat dalam aksi demo serikat pekerja.
Ketua Presidium Nasional GARDA Igun Wicaksono mengatakan, sikap ini dilakukan lantaran ojol bukan pekerja yang menerima upah dari perusahaan. Dia menegaskan, hubungan antara profesi ini dengan perusahaan bersifat kemitraan, bukan hubungan pemberi kerja dengan pekerja.
Baca Juga
Advertisement
"Ojek online punya agenda tersendiri apabila harus turun aksi demonstrasi, agenda yang berbeda dengan tuntutan dari serikat pekerja. Salah satunya adalah tuntutan Revisi Undang-Undang (RUU) No.22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan," ujar Igun dalam sebuah pesan tertulis kepada Liputan6.com, Rabu (2/9/2019).
Dia menjelaskan, revisi UU itu diperlukan agar moda transportasi ojek online resmi diundang-undangkan sebagai bagian dari moda transportasi umum. Bila disahkan, kebijakan ini bakal memberi kekuatan hukum apabila negara maupun regulator mengeluarkan regulasi ataupun payung hukum yang melindungi hak dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
"Agenda ojol Garda tersebut untuk mendorong agar DPR RI periode 2019-2024 dapat segera memasukan RUU No.22/2009 tentang LLAJ dalam Program Leglislasi Nasional (Proglegnas) segera mungkin," tukas Igun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Buruh Bakal Gelar Aksi Demo Besar-besaran
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelarkan aksi besar-besaran di 10 Provinsi di Indonesia. Aksi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan sejumlah isu buruh.
Salah satunya adalah meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan.
KSPI menyatakan akan menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) untuk memperjuangan tuntutannya. Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal telah menyampaikan gagasannya kepada Presiden Jokowi di Istana Bogot
KSPI merasa tidak cukup dengan melakukan pelobian, maka selanjutnya serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa atau aksi demi menyampaikan aspirasi.
BACA JUGA
"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal yang dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (1/9/2019) Menurut Said aksi demonstrasi sendiri merupakan sesuatu hal yang biasa untuk menyampaikan aspirasi.
"Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khususnya di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," tambah Said.
Dalam pertemuan antara Said Iqbal dengan Presiden Jokowi, KSPI dan buruh Indonesia mengatakan akan fokus terhadap tiga tuntutan yang ingin disampaikan yaitu tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Advertisement
