Liputan6.com, Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuduh bahwa fraksi Partai Demokrat di DPR AS (House of Representatives) telah merundung stafnya selama melaksanakan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
Kecaman Pompeo mengemuka ketika komisi investigasi DPR untuk upaya pemakzulan Donald Trump memanggil lima pejabat Kemlu AS guna memberikan keterangan.
Baca Juga
Advertisement
Pompeo mengkritik DPR, menyebut bahwa pemanggilan itu "tidak patut," demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (2/10/2019).
Eks-direktur badan intelijen AS (CIA) itu juga mengatakan bahwa pemanggilan DPR AS menimbulkan pertanyaan tentang otoritas komite untuk "memaksa seseorang menghadap hanya berdasarkan surat-surat semata" tanpa adanya perintah pengadilan.
Ia juga menuduh bahwa DPR ingin "mencampuri komitmen Gedung Putih dalam melindungi informasi diplomatik istimewa."
Menanggapi Pompeo, tiga pemimpin komisi --yang semuanya merupakan fraksi Demokrat-- mengatakan, kegagalan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan komisi DPR adalah ilegal dan "akan menjadi bukti upaya menghalang-halangi hukum (obstruction of justice)."
"Dia (Pompeo) harus segera berhenti mengintimidasi saksi-saksi Kemlu AS hanya demi melindungi dirinya dan Presiden," kata surat yang ditandatangani oleh Anggota DPR AS Eliot Engel, Adam Schiff, dan Elijah Cummings.
Fraksi Demokrat, yang menguasai DPR AS, tengah menggelar penyelidikan dalam upaya pemakzulan Donald Trump. Legislator oposisi menuduh sang presiden telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mendesak Presiden Ukraina mencampuri urusan hukum saingan Trump pada Pilpres 2020 mendatang, eks-Wapres AS Joe Biden dari Demokrat.
Desakan itu datang ketika Donald Trump mengadakan beberapa sambungan telepon dengan Presiden Volodymyr Zelensky pada pertengahan tahun ini.
Panggilan telepon memicu keluhan resmi dari seorang pengungkap fakta yang pada gilirannya menyebabkan proses impeachment formal dimulai.
Pada Senin 30 September 2019, terungkap bahwa Pompeo hadir dalam salah satu panggilan antara Donald Trump-Volodymyr Zelensky.
Simak video pilihan berikut:
Perkembangan Sepekan Sejak DPR AS Umumkan Penyelidikan Pemakzulan:
(1) Trump dikabarkan meminta para pejabat Australia untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung dalam mengungkap pembocor pertama skandal campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016 yang memicu penyelidikan oleh investigator khusus Kementerian Kehakiman AS Robert Mueller --yang digambarkan sebagai upaya Trump untuk 'membalas dendam' kepada whistleblower tersebut.
Penyelidikan itu, meski menyimpulkan ketidakbersalahan Trump, telah membayangi pemerintahan sang presiden selama lebih dari dua tahun terakhir; serta tidak mengesampingkan tuduhan kepada sang miliarder nyentrik dalam upaya menghalang-halangi keadilan (obstruction of justice) dan kolusi.
(2) Jaksa Agung AS Willam Barr dilaporkan mengadakan pertemuan pribadi dengan pejabat intelijen Italia dan Inggris untuk meminta bantuan mereka dengan penyelidikannya dalam mengungkap pembocor pertama skandal campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016.
(3) Sejumlah pejabat Amerika --beberapa merupakan diplomat Kemlu AS-- telah dipanggil oleh komisi investigasi DPR untuk upaya pemakzulan Donald Trump. Salah satunya, Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, yang membenarkan bahwa mereka akan memberikan bukti kepada komisi.
(4) Pengacara pribadi presiden, Rudolph 'Rudy' Giuliani, dipanggil oleh tiga anggota komisi perihal dokumen yang berkaitan dengan Ukraina.
(5) Senator (Anggota US Senate atau DPD AS) Chuck Grassley dari Partai Republik, menyatakan dukungannya kepada whistleblower skandal Trump-Ukraina-Biden, mengatakan bahwa "mereka harus didengar dan dilindungi." Grassley berada di urutan ketiga dalam urutan suksesi jika Trump dimakzulkan.
(6) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa "saya tidak bisa dipengaruhi" ujarnya ketika diminta mengomentari sambungan teleponnya dengan Trump.
Advertisement
