Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Prekonomian, Darmin Nasution kini merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Puan Maharani. Puan meninggalkan kursi menterinya dan melenggang ke Senayan sebagai ketua DPR.
Sebagai Plt, Menko Darmin menjelaskan dirinya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Gini, Plt itu ya biasanya tidak buat kebijakan baru, tapi menjalankan apa yang ada," kata dia saat ditemui di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10).
Baca Juga
Advertisement
Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik, masing-masing kelas akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.
Menko Darmin menyebutkan akan melihat kembali kebijakan tersebut. Namun dia memastikan kenaikan tersebut akan tetap terjadi.
"Ya itu akan kita lihat tapi kita pada dasarnya tidak membuat kebijakan baru, kita melanjutkan apa saja yang membuat berjalan apa yang sudah dimulai," tutupnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Naik per 1 Januari 2020
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020.
Kenaikan tersebut tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
"Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujar Mardiasmo usai menghadiri rapat kerja dengan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).
Kenaikan iuran nantinya akan diiringi dengan perbaikan layanan. Sehingga, masyarakat yang melakukan pembayaran dapat mendapat keadilan melalui layanan yang semakin baik.
"Kami sangat setuju jika kenaikan ini harus diiringi dengan perbaikan layanan. Selain itu, dengan kenaikan iuran ini, harapannya BPJS Kesehatan tak lagi menghadapi masalah cashflow. Sehingga faskes dapat meningkatkan layanan dengan baik," jelasnya.
Kemenkeu juga sepakat dengan DPR. Kenaikan tersebut harus membuat tingkat kepatuhan membayar masyarakat semakin tinggi. Di mana saat ini, tingkat kemampuan membayar iuran masih ada pada angka 53 persen.
Advertisement
