Liputan6.com, Jakarta - Produsen Motor listrik Indonesia, Gesits mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah insentif untuk percepatan program kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya yakni pemberian insentif mengenai sejumlah komponen yang masih diimpor dari luar negeri.
Manager Procurement Gesits, M Natsir, mengatakan sejauh ini pihaknya memang belum bisa memenuhi tingkat komponen dalam negeri untuk motor listrik Gesits. Oleh karenanya, masih membutuhkan beberapa komponen impor dalam perakitan motor tersebut.
"Insentif sebagai produsen beberapa komponen masih impor kita tetap mintakan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/10).
Baca Juga
Advertisement
Tak hanya itu, dirinya juga mendorong kepada Perusahan Listrik Negara (PLN) untuk lebih banyak menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Sedianya, PLN bisa menempatkan fasilitas charging tersebut di tempat-tempat umum yang banyak masyarakat beraktivitas.
"Yang kita bicarakan dengan PLN adalah memang untuk charging stationnya, SPLU-nya," ucapnya.
Bahkan, dirinya juga tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa tempat perbelanjaan untuk menyediakan fasilitas parkir dan juga charging station. Sebagai langkah awal, dirinya tengah membujuk pemilik mini market seperti Alfamart dan Indomaret untuk menyiapkan temapt charger khsusus kendaraan listrik.
"Kita sudah biciarakan dengan beberapa pihak yang minimal convinience store lah kaya alfa indomaret mereka bisa menyediakan tempat untuk kita ngecas," tutup Natsir.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Fasilitas Pengisian Energi Kendaraan Listrik Diproduksi di Dalam Negeri
Pemerintah mendorong produksi fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di dalam negeri, sehingga program tersebut akan menciptakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, instansinya telah mengumpulkan pihak yang berkepentingan dalam menciptakan SPKLU, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero), PT LEN dan penyedia jasa transportasi online untuk membahas fasilitas pengisian kendaraan listrik atau SPKLU.
"Tadi itu mensinergikan, mengenai mobil listrik, jadi kan itu ada BPPT, ada PLN, ada Grab," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Luhut mengarahkan, disamping pengembangan kendaraan listrik, pemerintah juga akan mendorong pembuatan perangkat fasilitas pengisian energi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan pertimbangan mengikuti standari internasional.
"Nah intinya kita mau charging station itu buatan Indonesia. Dan kebetulan BPPT sudah buat, dan standar nya kita coba koneksikan supaya memenuhi standar internasional," tuturnya.
Menurut Luhut, pembuatan SPKLU di dalam negeri lebih murah dibanding perangkat fasilitas pengisian kendaraan listrik impor. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasi bagi transportasi umum.
"Itu terus PLN juga setuju. Ternyata harga listrik yang disiapkan PLN sepertinya itu paling murah. Jadi langsung bisa memotong 50 persencost dari penggunaan taksi Listrik tadi," imbuhnya.
Luhut melanjutkan, para pihak yang berkepentingan dalam pengembangan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik tersebut juga memetakan penempatan fasilitas tersebut.
"Nah sekarang kita harus anu terhadap produk dalam negeri, kalau ada kurang sana sini jangan terus banyak kritik lah. Ya kalau kritik membangun silakan saja," tandasnya.
Advertisement
