Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (3/10/2019). Usai bertemu Jokowi, Ketua FRI Yos Johan Utama meminta agar seluruh mahasiswa menahan diri serta membuka diri untuk berdialog terkait polemik UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP.
"Mari kita saling menahan diri. Menahan diri untuk memberikan suasana kondusif bagi bangsa ini. Berikutnya membuka ruang dialog, untuk yang berbeda pendapat," kata Yos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Advertisement
Pertemuan itu juga membahas soal aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu. Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut unjuk rasa itu terjadi lantaran mahasiswa tak memahami UU KPK dan RKUHP.
Untuk itu, dia menilai perlu adanya sosialisasi dua RUU ini kepada mahasiswa dengan mengundang perancang KUHP. Dengan begitu, mahasiswa baik yang setuju ataupun tidak dapat memahami perlunya revisi UU KPK dan RKUHP.
"Saya yakin saat ini sudah ada sosialisasi, namun kemudian ditingkatkan lagi lebih masif dan struktur. Karena banyak kejadian, ada kekurangpahaman atau informasi yang minim," ucapnya.
"Karena jangan mereka hanya melihat dari sosmed yang sudah dipotong. Kalau pun itu sebagai teks-teks itu, tentunya kan di belakangnya," sambung Yos.
* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tak Anarkis
Terkait aksi demo sejumlah mahasiswa di berbagai daerah, Yos menyebut hal itu adalah hak sebagai warga negara. Namun, dia meminta agar mahaiswa tak anarkis.
"Kita letakkan koridor pada regulasi yang ada. Apakah unjuk rasa ada regulasinya, kalau ada ya ikutilah regulasi. Utamanya tentu tidak anarkis," tutur dia.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan Forum Rektor juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya yaitu, pengembangan Sumber Daya Manusia.
"Karena apa yang mereka sampaikan, bagaimana Indonesia ke depan, pengembangan SDM dan bagaimana kita jaga kondusivitas suatu negara. Bagaimana negara menjadi teduh, damai, dan semua membangun SDM yang berkualitas," jelas Nasir.
Advertisement
