Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas swasta mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka memberi tenggat waktu bagi Jokowi sampai 14 Oktober.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dino mengatakan, apabila dalam batas waktu itu tuntutan tak direalisasikan, maka akan ada gerakan mahasiswa yang lebih besar.
Advertisement
"Kalaupun sampai tanggal 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," ujar Dino di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.
Ada pula perwakilan mahasiswa dari Universitas Paramadina, Universitas Bakrie, hingga Universitas Kristen Krida Wacana yang menemui Moeldoko. Dino mengaku kedatangannya bersama mahasiswa lain untuk menyampaikan tujuh tuntutan.
Selain menuntut untuk menuntaskan reformasi, mahasiswa juga meminta pemerintah membebaskan mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan akibat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kemudian, mereka menuntut pelaku penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo diusut.
"Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara negara (dengan mahasiswa)," ucap Dino.
Menurut dia, Moeldoko merespons baik tuntutan mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan hal itu ke Jokowi. Terkait dialog Jokowi dengan mahasiswa, Dino menyebut pemerintah belum bisa memastikan apakah pertemuan itu bisa dilakukan secara terbuka.
"Kami mintanya sih intinya ini terbuka, semua elemen mahasiswa dihadirkan. Walaupun Pak Moeldoko belum bisa memberikan statement apakah ini terbuka atau tidak," tuturnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Gerakan Mahasiswa Terbelah
Dino membantah anggapan gerakan mahasiswa terbelah karena dirinya dan sejumlah mahasiswa lainnya bertemu dengan Moeldoko. Dia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa masih solid dalam mengawal tujuh tuntutan tuntaskan reformasi.
"Ini beberapa kampus, secara substansi sama, tapi beda cara. Kami di sini berpikir mulai komunikasi dengan pemerintah. Ini bukan memecah gerakan kami. Kami tetap solid. Yang ingin kami sampakan, ini hanya beda cara," kata dia.
Advertisement
