Liputan6.com, Jakarta - Usulan penambahan anggaran untuk penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disetujui.
Anggaran tambahan dengan maksimal besaran Rp 2 triliun tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah subsidi sebanyak 20-30 ribu unit.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, usulan penambahan kuota rumah subsidi ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"(Ditetapkan melalui) PMK itu. Menteri Keuangan sudah kirim ke Presiden, sudah ke Setneg. Mudah-mudahan sudah turun," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Sebelum menemui Menteri Keuangan, ia telah berunding dengan sejumlah pihak seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera). Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan dana talangan dari BTN selaku pelaksana FLPP.
"Kita sudah kumpulkan REI, Apersi, Himpera, Sepakat kemudian ketemu Menteri Keuangan. Supaya lebih cepat itu, karena waktu itu ada BTN. sama BTN bisa nalangin, nalangin dulu, nanti akan dibayar pada 2020," tuturnya.
Melalui proses tersebut, ia melanjutkan, pemerintah tak perlu lagi memasukan kebutuhan ini ke dalam APBN-P 2019 dan menghadap DPR. Menteri Basuki menambahkan, dana talangan ini masih akan dibebankan pada BTN dulu sebelum bank lain bisa ikut berpartisipasi.
"Iya, dia (BTN) bayarin dulu. Nanti pembayarannya ada cost of money ya, itu urusannya BTN dengan (Kementerian) Keuangan. Nanti kita atur, bank mana yang mau itu, nanti ditalangi oleh BTN dulu," pungkas dia.
* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Pemerintah Segera Tambahkan Kuota Rumah Subsidi
Sebelumnya, Presiden akan menambah kuota subsidi tahun 2019 sebesar 80.000 unit. Bukan hanya tahun ini, tahun 2020 Presiden akan menambah besaran kuota subsidi rumah.
Persoalan habisnya kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebelum akhir tahun ini menemui titik temu.
Daniel Djumal, Sekjen Apersi menekankan bahwa Presiden Joko Widodo dalam satu minggu hingga dua minggu ke depan akan menambah 80.000 unit kuota rumah subsidi pada 2019.
“Sesuai usulan MenPUPR ke Menkeu (kemarin Presiden telepon langsung Menkeu), juga sesuai usulan Apersi kemarin, Presiden juga akan menambah besaran kuota subsidi pada 2020,” jelasnya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan hal itu sebagai antisipasi jika bantuan untuk rumah ini kurang.
"Harapan kita semua ada tambahan di ujung tahun," terangnya Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi, harapan kita semua ada tambahan di ujung tahun," terangnya.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah memperoleh tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perusahaan mendapat limpahan kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 2.467 unit.
Kenali lebih lanjut tentang Jenis KPR Konvensional, Subsidi, dan Syariah
Dengan tambahan kuota tersebut, perusahaan memperkirakan potensi pencairan KPR subsidi pada semester II, mencapai 28.000 unit.
Berdasarkan catatan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, saat ini terdapat 39 bank pelaksana penyalur dana. Dari jumlah tersebut hanya 18 bank pelaksana yang mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO).
Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, program sejuta rumah termasuk didalamnya berskema pembiayaan FLPP merupakan program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Baca selengkapnya: Tips Beli Rumah Dekat Stasiun
Upaya pemerintah yang juga melibatkan pengembang swasta dalam penyediaan rumah subsidi di Indonesia menjadi rujukan di negara-negara Asia.
"Saya sudah ke beberapa tempat di bagian asia pasifik mereka belum punya banyak program ini dengan program pemerintah yang mendeliver ini kepada pihak swasta," ungkapnya
Adapun Realisasi Program Satu Juta Rumah yang trennya meningkat, yakni 699.770 unit di tahun 2015, 805.169 unit di tahun 2016 dan 904.758 unit di tahun 2016. Tahun lalu, untuk pertama kalinya realisasi Program Satu Juta Rumah mencapai 1.132.621 unit. Sementara di tahun ini, target Program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 unit diharapkan bisa tercapai.
Secara keseluruhan, dari 2015 sampai 2018, telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Tren tersebut menunjukkan bahwa strategi percepatan dari pengembangan hunian segmen MBR cukup berhasil sehingga banyak dilirik oleh para investor asing.
Bukan hanya siapkan uang, penting untuk Siapkah Mental Sebelum Beli Rumah!
Selain FLPP, masih banyak cara untuk mmeperoleh skema pembiayaan perumahan yang juga murah. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT)
Subsidi diberikan bersamaan dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Jangka waktu hingga 20 tahun.
Advertisement
