Liputan6.com, Jakarta - Koalisi parpol pendukung pemerintah menolak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan DPR.
Merespons hal itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumadi Azra mengatakan, Jokowi harus melihat kegentingan yang sudah terjadi seperti demo mahasiswa beberapa waktu lalu. Dia khawatir, mahasiswa bakal gelar demo lebih besar bila Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK.
Advertisement
"Kegentingan memaksa itu saya kira kemarin demo-demo udah besar bahkan mahasiswa masih menggertak atau mengancam mau demo lagi," kata Azyumadi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2019).
Dia menyebut, mahasiswa menuntut Jokowi mengeluarkan Perppu pada tanggal 14 Oktober 2019. Bila tuntutan itu tidak dijalankan, Azyumadi khawatir ada kegaduhan jelang pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Kalau enggak dikeluarkan ya saya kira kemungkinan besar akan demo lagi, dan demo-demo itu saya kira ini memang agak lain, yang perlu diseriusi, diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi," tutur Azyumardi.
"Karena apa, kalau kita lihat demo yang kemarin, itu demo yang terbesar selama pemerintahan Jokowi kan, tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh kota di Indonesia," kata cendekiawan muslim itu.
Sehingga bila tuntutan Perppu KPK diabaikan, kata Azyumardi, maka menjadi preseden buruk untuk masa jabatan Jokowi yang kedua kalinya.
"Itu akan bisa muncul lagi sewaktu-waktu kalau dipicu oleh hal-hal lain," pungkasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.
