Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR harus mengawal pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi periode 2019-2024. Salah satu caranya dengan mengisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR dengan partai koalisi pendukung pemerintah.
"Bukan dalam artian itunya, tapi kita harus jaga. Mereka ini kan menyampaikan program kerjanya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) nya, program yang dilaksanakan harus kita kawal juga," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Advertisement
Dia mengatakan, hal semacam itu memang perlu dilakukan. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Jokowi bisa terlaksana dengan baik.
"Siapa pun yang pegang AKD sama-sama menjaga para kader-kader partainya yang dipercaya Pak Presiden untuk menduduki kabinet di sini. Keputusan-keputusanya untuk tujuan percepatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat harus kita kawal," ungkap Cucun.
"Teman-teman kan paham juga, kadang-kadang hanya untuk memperlihatkan positioning oposisi koalisi kan bisa terlihat, kadang program bagus malah enggak jalan, itu harus kita kawal," imbuh dia.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Selalu Menteri
Cucun menambahkan, tidak selalu menteri yang dijabat oleh partai tertentu, maka pimpinan komisinya harus diisi oleh partai yang sama. Sebab kata dia, komisi dipimpin secara kolektif kolegial.
"Tidak perlu sampai PKB juga kan kalau di koalisi. Sesama teman koalisi, kita saling jaga, kita bareng-bareng. Mungkin tak perlu sama PKB, bisa sama fraksi lain, tapi sama-sama di koalisi," ucapnya.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka
Advertisement
