Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kesenjangan terbesar ada di Jakarta. Hal itu ditandai dengan keberadaan rumah paling mewah dan kawasan kumuh yang saling berdampingan di Ibu Kota.
"Kita lihat sendiri dalam pandangan mata, Jakarta ini sebenarnya suatu kesenjangan yang paling besar," kata JK saat menerima anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Advertisement
JK menegaskan, pemerintah seharusnya segera mengatasi kesenjangan tersebut. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu agar pendapatannya meningkat.
"Harus diatasi kesenjangan itu dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah,” ujarnya.
JK kemudian menyindir upah minimum regional (UMR) tiap kota yang lebih tinggi dari pendapatan petani. Untuk mengimbangi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa.
Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Tahun depan diproyeksikan dana desa naik menjadi Rp 72 triliun.
"Kesenjangan antar desa itu kita atasi dengan dana desa. Mudah-mudahan itu dapat memberikan pendapatan yang lebih baik karena uang banyak beredar di desa,” ucap JK.
Terkait Stabilitas Politik
JK mengatakan untuk menanggulangi kemiskinan memerlukan peran sejumlah sektor, baik perekonomian dan politik. Tanpa stabilitas sektor tersebut, kesejahteraan masyarakat tak bisa dikendalikan.
"Penanggulangan kemiskinan juga ada hubungannya dengan semua sektor itu. Kemiskinan hanya bisa diatasi apabila ekonomi baik, ekonomi baik hanya bisa diatasi apabila stabilitas politik dan keamanan (baik). Keamanan hanya bisa dicapai apabila ada kemakmuran, kemakmuran hanya bisa dicapai apabila ekonomi berjalan,” ujar JK.
Advertisement
