Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta, Perum Perhutani tak menyulitkan masyarakat yang mendapatkan pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial.
Jokowi juga mengingatkan Dirut Perum Perhutani Denaldy M Mauna agar tak memakai cara lama dan menghambat dalam menjalankan program perhutanan sosial.
"Pak Dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya, lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, namun yang di bawahnya harus diselesaikan. Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial," kata Jokowi saat bertemu perawakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, masih menerima keluhan langsung dari masyarakat yang tak bisa memanfaatkan lahan, meski telah memikiki surat keputusan (SK).
Menurut dia, salah satu karena pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan dan Perum Perhutani belum terkoordinasi dengan baik.
"Ya memang itu lah, kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat bukan hanya sehektare dua hektare," jelas dia.
Baca Juga
Advertisement
Jokowi mengungkapkan bahwa hingga 1 Oktober 2019, penyerahan lahan lewat program perhutanan sosial di Pulau Jawa mencapai 25 ribu hektare. Pemerintah sendiri menargetkan bisa menyerahkan 12,7 hektare lahan perhutanan sosial kepada masyarakat.
"Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," ucap Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ada Pihak Terganggu
Jokowi memahami, persoalan yang terjadi terkait pemberian penguasaan lahan kepada masyarakat desa. Jokowi pun menyadari ada pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah karena kenyamanannya sudah lama dinikmati.
"Saya mau selesaikan nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Perhutani, harus selesai ini, harus selesai," ujar mantan Walikota Solo itu.
Advertisement
