Liputan6.com, Quito - PBB mengatakan, perwakilan pemerintah Ekuador dan kelompok demonstran akan mengadakan pembicaraan langsung pada Minggu, 13 Oktober 2019 waktu lokal, dalam upaya untuk mengakhiri hari-hari protes keras.
Para pengunjuk rasa menuntut pengembalian subsidi bahan bakar yang dihapus pemerintah, yang diklaim sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan.
Dilansir dari BBC, Minggu (13/10/2019), laporan mengatakan Presiden Lenín Moreno telah setuju untuk menilai kembali subsidi, tetapi belum tentu mencabutnya.
Hampir dua minggu kerusuhan telah menimbulkan kekacauan di ibukota, Quito.
Presiden Moreno mengumumkan aturan jam malam yang diawasi militer akan diberlakukan di Quito dan daerah sekitarnya.
"Saya telah memerintahkan komando gabungan angkatan bersenjata untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kembali ketertiban di seluruh Ekuador," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
Angkatan bersenjata mengatakan, aksi protes dan perkumpulan massa akan dibatasi di seluruh negeri selama 24 jam ke depan, lantaran Ekuador sudah mengalami darurat nasional dua bulan.
Baca Juga
Advertisement
Moreno juga mengungkapkan, pengunjuk rasa telah setuju untuk berdiskusi pertama kalinya.
Dalam sebuah pernyataan di Twitter, PBB mengatakan pembicaraan antara kedua pihak akan berlangsung di Quito pada pukul 15:00 (20:00 GMT).
Anggota kelompok pribumi CONAIE sebelumnya telah menolak seruan untuk perundingan tetapi menyetujui syarat bahwa mereka disiarkan dan tidak diselenggarakan secara tertutup, menurut laporan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Amuk Warga Ekuador
Sebelumnya hari Sabtu, 12 Oktober 2019, pengunjuk rasa menyerang stasiun televisi dan kantor surat kabar di Quito. Saluran Teleamazonas menyiarkan gambar-gambar jendelanya yang rusak dan kendaraan yang terbakar.
Surat kabar El Comercio melaporkan, "sekelompok orang tidak dikenal" telah menyerang kantornya. Tidak ada cedera yang dilaporkan dalam kedua insiden tersebut.
Di tempat lain, para demonstran melemparkan bom bensin ke sebuah gedung pemerintahan di Quito yang menampung kantor jenderal pengawas keuangan dan kemudian menyerbunya.
Di Twitter, Menteri Dalam Negeri Maria Paula Romo mengatakan area di sekitar bangunan sedang dievakuasi sehingga para petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Dia mengatakan 30 orang telah ditangkap di luar gedung.
Advertisement
Latar Belakang Masalah
Protes dimulai setelah pemerintah mengumumkan diakhirinya subsidi bahan bakar sebagai bagian dari pemotongan belanja publik yang disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai imbalan atas pinjaman. Kesepakatan yang dicapai pada bulan Maret akan memungkinkan Ekuador untuk meminjam US$ 4,2 miliar.
Presiden Ekuador mengatakan subsidi bahan bakar, diperkenalkan pada 1970-an dengan biaya tahunan US$ 1,3 miliar, tidak lagi terjangkau. Menghilangkan subsidi tersebut adalah bagian dari rencananya untuk menopang perekonomian Ekuador yang melemah dan meringankan beban utang.
Harga bensin yang melonjak membuat ribuan orang turun ke jalan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka mendirikan barikade, menyerbu gedung-gedung dan bentrok dengan pasukan keamanan, yang telah mencoba membubarkan massa dengan gas air mata.
Para pengunjuk rasa juga memasuki beberapa ladang minyak, yang memengaruhi produksi di negara Andes, anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Beberapa juga menyerukan pengunduran diri presiden.
Protes yang dipimpin oleh penduduk asli telah menjatuhkan tiga presiden dalam beberapa dekade terakhir. Sejak kerusuhan ini dimulai, pengunjuk rasa telah menyandera puluhan petugas di berbagai lokasi di seluruh negeri.
