Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin semua kebijakan yang diterapkan saat dirinya masih berwenang tetap dilanjutkan di periode kepemimpinan selanjutnya.
Hal tersebut diungkapkannya ketika menjawab pertanyaan wartawan usai acara Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) bersama Interpol, Senin (14/10/2019).
"Semuanya. Semua kebijakan. Karena menurut saya kebijakan ini semuanya sudah bagus," ujarnya singkat di Jakarta.
Kebijakan Menteri Susi selama menjabat menjadi Menteri KKP dinilai tegas dan tidak bertele-tele. Andalannya, menenggelamkan kapal pencuri ikan yang berani-berani masuk ke Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Teguhnya prinsip menteri sekaligus Komandan Satgas 115, satuan tugas yang menangani illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, tersebut membuat perwakilan Interpol kagum terhadap dirinya.
"Saya sangat kagum dengan komitmen luar biasa Menteri Susi dan para stafnya, selalu sigap dalam mengembangkan kasus ini. Indonesia adalah negara yang tegas untuk urusan ini (penindakan terhadap pelaku IUU fishing), paling aktif dan ini prestasi yang luar biasa," ujar perwakilan Interpol, Mario Alcaide.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Berharap Presiden Pertahankan Perpres No. 44 Tahun 2016
Selain itu, dirinya juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang bidang usaha tertutup dan terbuka di sektor penanaman modal.
"Saya berdoa Pak Presiden tidak akan pernah revisi Perpres 44, karena itu komitmen beliau jaga sumber daya alam laut hanya untuk bangsa Indonesia," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.
Perpres ini, menurut Susi, penting dalam menjaga sumber daya alam laut milik rakyat Indonesia.
"Sekarang kita ditekan dengan 2020 bilang tak boleh ada illegal fishing. Nah sekarang pelaku-pelaku illegal fishing cari rumah, dengan segala cara. Mereka juga berusaha dengan segala cara masuk ke Indonesia," tandasnya.
Advertisement
