Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengunjungi lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada awal November 2019 mendatang. Jokowi meminta Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud menyopirinya.
Menanggapai hal itu, Bupati Abdul Gafur menyatakan siap menyopiri Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerahnya untuk mengecek lokasi ibu kota baru negara. Abdul Gafur mengaku selama ini kerap menyetir mobil sendiri saat berkunjung ke pelosok wilayahnya.
Advertisement
“Daerah–daerah yang akan dilewati saya dengan pak presiden nanti adalah jalan–jalan daerah Sepaku saja, tidak mungkin kan saya ajak rally walaupun saya memang pembalap rally juga kan,” ujar Abdul Gafur usai video conference dengan Jokowi, Senin (14/10/2019).
Dia menyatakan, tidak banyak persiapan yang dilakukan menyambut kunjungan Jokowi November mendatang. Dia mengaku sudah biasa membawa mobil dinas Bupati PPU yakni Toyota Land Cruiser V8 untuk merasakan jalan–jalan di wilayahnya.
“Kemarin saya baru pulang dari Sepaku, Alhamdulillah jalan kita dari Bukit Bangkirai masuk ke Penajam Paser Utara ada peningkatan yang cukup baik, tetapi ketika berada di depan Kantor Koramil Sepaku masih banyak jalan rusak,” katanya.
Kondisi serupa, lanjutnya, juga terdapat di beberapa desa bagian dalam. Bahkan Abdul Gafursempat masuk di kawasan perbatasan wilayah antara PPU dengan Kutai Kartanegara yang baru saja ditetapkan tapal batas wilayahnya setelah 17 tahun tidak pernah selesai, ternyata di wilayah itu masih blank spot dan tidak ada sinyal jaringan komunikasi.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Harapan Bupati Penajam
Karena itu, Abdul Gafur berharap kunjungan Jokowi nanti bisa memberikan banyak dampak positif pada pembangunan di Penajam Paser Utara. Jika Jokowi menginstruksikan langsung ke menterinya, Abdul Gafur yakin kurang dari dua tahun tidak ada lagi jalan rusak dan gelap di wilayahnya.
“Sedangkan daerah penyangga yakni Kota Balikpapan meminta anggaran besar hingga puluhan miliar, kita hanya meminta pak presiden datang, karena saya ingin IKN (ibu kota negara) seluas 60 ribu hektare nanti termasuk PPU sudah memiliki fasilitas modern seperti kendaraan bisa terbang. Jadi era kemodern di IKN betul-betul terlihat, bukan hanya di Indonesia tapi di mata dunia,” katanya.
Terkait dengan permintaan agar PPU memiliki kantor Syahbandar sendiri dalam kepelabuhan, abdul Gafur menjelaskan, keberadaan kantor itu sangat penting bagi kemajuan ekonimi kabupaten Penajam Paser Utara. Dan harus ada karena PPU merupakan wilayah IKN nantinya tidak mungkin berada di Balikpapan.
“Kelak kantor Syahbandar itu berada di pelabuhan Kawasan Industri Buluminung, agar batas – batas laut harus jelas jangan hanya batas daratnya saja. Hal ini agar Pendapatan Asli Daerah meningkat, sekerang PAD kami hanya Rp45 miliar saja, namun dengan keberadaan kantor Syambandar tersebut tidak perlu lagi membongkar hasil produksi daerah seperti sawit dan minyak mentah dan gas di Kota Balikpapan tentunya kondisi itu bisa meningkatkan PAD kita karena PPU daerah penghasil,” katanya.
Selain kantor Syahbandar, jelasnya, peningkatan pertanian juga perlu mendapatkan perhatian contohnya, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua hanya 800 Hektar lahan pertaniannya tapi mampu surplus 200 ribu ton, sementara di PPU yang memiliki lahan seluas 80 ribu hingga 20 ribu hektar mana pendapatannya tidak adakan.
Advertisement
