Ragam Persiapan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilantik 20 Oktober mendatang. Pihak TNI, khususnya Angkatan Darat, turut mengantisipasi keamanan jelang dan hingga hari saat Pelantikan Presiden.

"Yang jelas, kita mengerahkan semua. Jadi kita seluruh jajaran. Walau kita memiliki satuan tempur, biasanya bukan satuan tempur yang dilibatkan, tapi satuan teritorial. Ini semata-mata untuk kita siap dimana pun itu. Makanya kami inventarisasi. Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Dia menuturkan, jumlahnya memang hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat. Walaupun mereka tidak dijadikan stand by force.

"Praktiknya semua fokus ke arah sana. Apakah itu identifikasi, kemudian juga bagaimana berusaha membantu menciptakan kondisi bagus," jelas Andika.

Dia menekankan, semuanya yang menggerakkan tersebut akan dikomandoi oleh Panglima Kodam. "Semua elemen dikerahkan oleh Panglima Kodam," tukasnya.

Andika juga mengatakan, demonstrasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden diperbolehkan asal sesuai aturan.

Hal ini menyikapi soal adanya rencana aksi mahasiswa yang menagih janji Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.

"Demonstrasi sudah diatur UU. Menyampaikan pendapat pasti diperbolehkan, tetapi tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain, mengikuti aturan moral yang diakui secara umum. Kemudian tidak menganggu persatuan," kata Andika.

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan tragedi penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto tidak akan mengganggu pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Sebab, kata dia, gedung parlemen tempat pelantikan akan dijaga sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat.

"Tapi yang pasti saya yakin dan percaya peristiwa ini tidak akan mengganggu agenda nasional kita, ritual terakhir daripada pesta demokrasi, pelantikan presiden 20 Oktober mendatang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai macam lembaga untuk pengamanan. Di antaranya Polri, TNI, dan BIN. Koordinasi itu akan dilakukan dalam rapat bersama antara beberapa lembaga itu dengan MPR.

"Ini soal keamanan bukan tugas MPR. Tugas daripada pihak Kepolisian, TNI, dan intelijen atau BIN. Jadi mereka sudah bekerja, nanti kita akan rapat koordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, dengan kepala BIN pekan depan," ucap Bamsoet.

Setelah tragedi yang menimpa Wiranto, Bamsoet berharap tidak boleh ada pembatasan antara masyarakat dengan pejabat. Kata dia, justru pejabat harus semakin dekat dengan rakyat.

"Namun ini harus menjadi peringatan, warning bagi kita semua khususnya para pejabat-pejabat negara, harus lebih berhati-hati, bukan berarti tidak boleh berdekatan dengan rakyat, itu harus," pungkas Bamsoet.

Untuk melancarkan kegiatan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah personel untuk membantu pengamanan.

"Kita perketat (pengamanan), mungkin yang dulunya sekian anggota, nanti ditambah dua kali lipat. Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000-an anggota dikerahkan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf di Polda Metro Jaya, Minggu (13/10/2019).

Selain menambah personel, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar lokasi pelantikan. Sayangnya, Yusuf tak menjelaskan secara rinci informasi rekayasa lalu lintas tersebut.

"Nanti mungkin ada penutupan (ruas jalan)," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 27.000 personel gabungan TNI, Polri dan pemerintah disiagakan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR RI, Jakarta. Pengamanan tersebut masih merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata.

Operasi Mantap Brata merupakan operasi pengamanan rangkaian Pemilu 2019, yang akan berakhir pada 21 Oktober 2019.

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Nantinya, relawan Jokowi juga akan menggelar syukuran atas pelantikan tersebut.

Kegiatan syukuran itu akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 pada pukul 12.00 WIB. Namun, pelantikan sendiri baru akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Ketua Panitia Pelaksana, Andi Gani Nena Wea menjelaskan, rangkaian kegiatan ini dipusatkan di kawasan Patung Kuda hingga Istana Merdeka, Jakarta.

"Panitia menyiapkan gelar budaya di sekitar Patung Kuda sampai depan Istana Merdeka. Mulai pukul 12.30 WIB, di situ nanti akan ada panggung-panggung budaya sebanyak 6 panggung, akan menampilkan seluruh budaya dari Indonesia," tutur Andi.

Kemudian, ada pula parade budaya dari 34 provinsi yang akan berjalan dari Patung Kuda sampai ke Istana Merdeka.

Dia menjelaskan, tepat pukul 13.50 WIB, parade budaya akan dihentikan sementara untuk menyaksikan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Sebanyak 5 layar raksasa akan disiapkan oleh tim panitia acara agar masyarakat dan relawan yang hadir dapat menonton bersama.

Setelah selesai pelantikan, panggung-panggung dan parade budaya akan dimulai kembali sembari menunggu presiden dan wakilnya tiba di Istana Merdeka. Selain itu, parade budaya ini juga disertai dengan makanan Kuliner Nusantara gratis di sepanjang kawasan Patung Kuda hingga Istana Merdeka.

"Gratis, itu digratiskan. Dan itu kuliner rakyat itu seperti ditanyakan berapa biaya, murah sekali. Nasi goreng yang Rp 12.000-an yang kami siapkan. Ada bakso, ketoprak, sekuteng, jadi benar-benar kuliner rakyat. Kalau ditanya gratis ya kita gratiskan," ujar Andi.

Diperkirakan acara ini akan dihadiri sekitar 200.000 hingga 300.000 orang. Namun, Andi tak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah itu.

"Tapi pasti akan lebih banyak karena banyak masyarakat yang akan hadir dengan sendirinya. Dan banyak juga masyarakat dari luar kota," ungkapnya.

Andi menambahkan, selain di Jakarta, acara syukuran hasil inisasi dari berbagai relawan Jokowi ini juga akan digelar di berbagai kota lainnya. Pada tanggal 19 Oktober 2019, rangkaian acara syukuran akan digelar di Yogyakarta pada pukul 15.00 WIB.

Acara akan diawali dengan marching band dari Universitas Gajah Mada, dan dilanjutkan dengan Barisan Prajurit Keraton serta komponen masyarakat lainnya.

Kemudian, pada 20 Oktober 2019 acara akan dilanjutkan di Kota Kuningan, Jawa Barat.

"Akan diadakan jam 08.00 pagi sampai 10.00 pagi. Menyusul juga di Surabaya dengan judul tema Dari Surabaya untuk Indonesia. Akan bergerak jam 07.30 pagi, parade Merah-Putih seperti yang akan dilakukan di Jakarta," jelasnya.

Polres Kota Surakarta bakal mendapat bantuan tambahan personel dari Polda Jawa Tengah untuk menjaga situasi Kota Solo tetap kondusif menjelang Pelantikan Presiden Republik Indonesia.

"Kami meningkatkan patroli dan berkoordinasi dengan pihaknya terkait seperti TNI untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kondusifitas Kota Solo, " kata Kepala Polresta Surakarta AKBP Andy Rifai, di Solo, dilansir Antara.

Menurut Andy Rifai memang ada bantuan penambahan personel dari Satuan Brimob Polda Jateng, sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) menjelang pelantikan Presiden di wilayah Solo.

"Kami untuk mendeteksi melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk memantau situasi terkini," katanya.

Dia mengatakan menjaga kondusivitas di Kota Solo dengan memperketat pengamanan dengan melakukan patroli di daerah perbatasan masuk wilayah hukumnya. Dan, pihaknya juga melakukan penggeledahan setiap kendaraan yang melintas dalam kegiatan operasi.

Menurut dia, pengamanan ketat tersebut dilakukan dengan cara mengintensifkan razia atau operasi kepolisian di setiap perbatasan pintu masuk Solo. Sehingga, wilayah Solo tetap terjaga kondusivitasnya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pada kegiatan patroli rutin dengan melibatkan personel TNI baik dilakukan siang maupun malam hari atau 24 jam nonstop," katanya.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan karena di Solo banyak terdapat objek vital seperti daerah kediaman Presiden RI Joko Widodo atau wilayah VVIP, perkantoran pemerintahan, kantor KPU, Bawaslu, DPRD, dan objek vital lainnya di tempat terbuka.

Menurut dia, pengamanan kawasan VVIP di kediaman Presiden Ri di Sumber Solo sudah dilakukan berlapis sesuai Standard Operating Procedure (SOP) jelang pelantikan presiden.

Artinya, menggunakan pola ring 1 oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sedangkan ring 2 dan 3 dilakukan oleh satuan wilayah, terdiri gabungan antara Polri dan TNI.