Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan catatan kepada Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun memimpin pemerintahannya. Apindo menilai ada beberapa keberhasilan dan kegagalan yang dirasa perlu diperbaiki di periode Pemerintahan Jokowi Jilid II selanjutnya.
Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana, mengatakan ada beberapa keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya yakni menempatkan posisi Indonesia dalam ranking tujuan investasi yang baik di kancah dunia.
"Beliau juga meningkatkan Indonesia menjadi kompetitif indeksnya sangat bagus," kata dia saat ditemui di acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Selasa, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Juga
Advertisement
Meski mendapatkan keberhasilan tersebut, Danang memandang ranking-ranking itu baru berdasarkan peringkat dihasilkan oleh sejumlah survei lembaga dunia. Artinya, kata dia masih harus diimbangi dengan tataran praktisnya di lapangan.
Di tengah keberhasilan, Danang juga menyoroti sebuah kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK selama menjabat. Dia menilai, Presiden Jokowi belum bisa memenuhi janji kampanyenya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berada di 7 persen.
"Kegagalannya cuman satu saja. Belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen itu saja," jelas dia.
"Penyebabnya adalah kok bisa? Ada dua hal. Ya oke internasional pasti mempengaruhi tapi domestik situation juga harus menjadi satu hal bener-bener terkontrol karena itu ada di dalam kewenangannya," sambung dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi
Menurutnya, hampir 70 sampai 80 persen masalah ketidaktercapainya pertumbuhan ekonomi yakni masalah domestik bukan masalah internasional. Sebab, jika berkaca pada negara-negara lain, mereka masih tumbuh meskipun hanya kecil.
"Tapi kecil dibandingkan indonesia yang 5 persen dengan PDB yang sekian tinggi mereka jauh lebih tinggi lagi. Jadi 1 persen pertumbuhan gak ada masalah. Indonesia pertumbuhan 5 persen itu kecil bangat karena PDB-nya kan sekian," jelas dia.
Melihat kondisi tersebut, dia memandang masih ada beberapa pekerjan besar yang kemudian mesti diselesaikan di pemerintahan Jokowi Jilid II selajutnya. Yakni melakukan berbagai perubahan regulasi yang dianggap menghambat masuknya investasi.
"Pemikirannya adalah bagaimana kemudian merubah kecepatan seperti yang saya sampaikan tadi kecepatan di kejar bukan hasil akhirnya. Semakin cepat perubahan regulasi semakin baik," tandasnya.
Advertisement
Pencapaian 5 Tahun Jokowi-JK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjadi pembicara dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menko Darmin menyampaikan beberapa capaian selama lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
Menko Damrin mengatakan, selama lima tahun bergabung di pemerintahan telah banyak capaian yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya yakni pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Baik itu jalan, pelabuhan, laut, waduk, hingga yang terakhir diresmikannya pengoprasian palapa ring.
"Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun telah membangun cukup besar-besaran infrastruktur. Itu juga membawa banyak benefit bagi kita membuka konektivitas bagi kita melancarkan kegiatan ekonomi," kata dia dalam sambutannya, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Menko Darmin menyebut kehadiran infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ke depan akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, selain konektivitas akan mudah mobiliasi barang ekspor dan impor pun akan memakan waktu cepat.
"Bagaimanpun juga infrastruktur itu tidak didasarkan pertimbangan jangka pendek dia dirancang dengan pertimbangan jangka panjang," jelasnya.
Dia pun berharap, agar pemerintahan selanjutnya tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya adalah menghubugkan infrastruktur dengan sentra-sentra kegiatan ekonomi seperti pariwsata, kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus.
"Jadi infrastruktur tetap prioritas dengan catatan kita tidak lagi fokus benar kepada backbone infrastruktur," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
