Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi penerimaan pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dia lantas mempertanyakan kinerja tiga kementerian yang vital dalam penerimaan pajak.
Dia mengatakan, pajak memang merupakan sebuah instrumen strategis yang membutuhkan penanganan dari lintas sektoral, sehingga memerlukan tenaga dari orang terkait yang handal di bidangnya.
"Pajak merupakan instrumen strategis yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Makanya kita butuh tim yang kompak, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memang di bidangnya," jelasnya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Faisal kemudian mencibir kinerja tiga menteri pada kabinet kerja sebelumnya yang tak bisa memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Mereka diantaranya Menteri Pertanian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
"Menperin jangan dikasih orang politik. Mentan jangan Amran, Kementerian ESDM jangan Jonan dan Arcandra. Mereka mengurangi potensi penerimaan negara," cibir dia.
"Tiga sektor riil ini (perindustrian, pertanian, ESDM), lebih dari separoh penghasilan pajak dari tiga menteri ini. Mereka yang menanem dan nyiram," dia menambahkan.
Ke depan, ia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menunjuk orang yang tepat di jajaran pemerintahan berikutnya agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
"Kita pantas optimis kalau tanggal 20 (Oktober, pengumuman Kabinet Jokowi jilid II) tim ekonominya kompak dan solid," imbuh Faisal.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Cerita Sri Mulyani Melihat Wajah Lesu Anak Buah Saat Ditanya Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengaku tak percaya diri target realisasi penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai. Hal itu dirasakan ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah pajak di Malang, Jawa Timur.
Dia bercerita jika para petugas pajak tampak murung saat dirinya bertanya tentang kondisi perpajakan di wilayahnya. Bahkan, para petugas tersebut terlihat lesu dan tidak percaya diri atas pencapaian penerimaan.
"Tadi saja saya baru pulang dari Malang, kita bicara dengan seluruh kanwil saya di sana bagaimana penerimaan pajak, muka mereka lesu semua," ujar dia dalam diskusi publik bertajuk 'Dampak Tokopedia terhadap Perekonomian lndonesia' di Djakarta Theater, Kamis (10/10/2019).
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sampai Agustus 2019 hanya mencapai Rp 920,15 triliun. Jumlah itu baru 51,51 persen dari target Rp 1.618,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Di mana dari jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp 920,15 triliun tersebut, khusus untuk pajak sebesar Rp 801,16 triliun. Penerimaan itu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 494,21 triliun, tumbuh 3,08 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara pajak penghasilan terutama PPh migas masih menjadi sumber utama penerimaan pajak dengan kontribusi Rp 454,78 triliun.
Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga terkontraksi -6,36 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 287,01 triliun. Sedangkan, PBB dan Pajak lainnya tercatat sebesar Rp 18,94 triliun atau tumbuh 52,41 persen.
Di sisi lain, penerimaan selain dari pajak, seperti kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp119 triliun atau tumbuh 10,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut, terdiri dari bea masuk sebesar Rp23,83 triliun, cukai sebesar Rp 93,12 triliun dan bea keluar Rp2,05 triliun.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Pastikan Dana Repatriasi Tax Amensty Tak Lari ke Luar Negeri
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty sudah banyak yang diinvestasikan di dalam negeri. Hal tersebut menjawab pertanyaan berbagai pihak yang mengkhawatirkan dana repatriasi akan keluar dari Indonesia.
"Jadi banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia," ujar Menkeu Sri Mulyani di Lapangan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Sri Mulyani melanjutkan, dana repatriasi sudah banyak dikomunikasikan dengan pemilik dana. Meski demikian, pemerintah akan terus memastikan seluruh dana repatriasi masuk ke dalam negeri.
"Ini kami sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Nanti tolong minta sama Pak Lucky saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert megenai penempatan selama ini," jelasnya.
Sebelumnya, pada Januari lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani optimis dana repatriasi tax amnesty tidak akan kabur lagi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.
"Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa 29 Januari 2019.
Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.
"Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi," jelas Sri Mulyani.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
