Liputan6.com, Jakarta - Sudah 14 bulan lebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja tanpa pendamping. Sejak ditinggal Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018, yang mengundurkan diri saat akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019, Anies bekerja sendiri.
Beberapa waktu lalu, Anies mengaku kewalahan dan kerepotan jika harus terus memimpin Jakarta sendirian. Banyak sekali tugas-tugas yang dapat dibagi jika dirinya memiliki Wagub. Dia pun berharap dalam masa jabatan DPRD yang kurang dari satu bulan lagi, dirinya dapat memiliki pasangan untuk memimpin Ibu Kota.
Advertisement
"Mudah-mudahan segera ada wakil, kita berharap nanti dewan kita, di bulan terakhir masa pengabdianya bisa menuntaskan itu. Kalau tidak, maka akan dicatat di dalam sejarah Jakarta, bahwa dewan tidak melaksanakan salah satu kewajibanya," kata Anies di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Namun, harapan Anies tak terkabul. Alih-alih jadi prioritas DPRD DKI periode 2014-2019, DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik pun terlihat tak begitu bersemangat menghadirkan sosok Wagub untuk Anies.
"Saya minta kepada mereka berdua (Fraksi PKS dan Gerindra) kalau mencalonkan wagub itu jangan cuma tempelan, tetapi harus tokoh yang betul-betul tahu masalah Jakarta. Karena Jakarta sangat complicated, jadi kita imbau kepada dua partai pengusung itu," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Dia mengatakan, pemilihan Wagub DKI Jakarta sebenarnya tidak mandek, hanya saja minimnya komunikasi membuat pembicaraan tak pernah cair. Dia khusus menyorot Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo.
"Kalau masalah wakil gubernur, tinggal Pak Taufik dan Pak Syakir sidang berdua, suit saja, gampang kan. Tapi, saya sarankan Pak Taufik dan Pak Suhaimi (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi), carilah orang yang mempuni mengurus Jakarta," harap Pras.
Dia juga menyerahkan kepada Fraksi PKS dan Gerindra, apakah pemilihan sosok Wagub DKI ditentukan di sidang paripurna atau kesepakatan di antara dua parpol pengusung. Hanya, dia berharap kedua fraksi sebelumnya berbicara dan menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPRD DKI.
"Nanti kan bisa disepakati oleh teman-teman fraksi lain, silakan ngobrol. Ada PAN, PSI, anak muda, ajak ngobrol mereka," tandas Pras.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menegaskan bahwa tak ada masalah lagi soal dua nama cawagub yang diajukan PKS. Menurutnya, nama Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah disepakati PKS dan Gerindra sebagai parpol pengusung.
"Calonnya sudah disetujui, Pak Syakir (Ketua DPW PKS Syakir Purnomo) sudah tanda tangan, Pak Taufik sudah tanda tangan mewakili pimpinan partai masing-masing di tingkat daerah DKI Jakarta. Kini tinggal kita tindak lanjuti hasil pansus anggota dewan yang lalu. Tinggal dilanjutkan dalam rapimgab," jelas Arifin kepada Liputan6.com, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Dia juga memastikan, bagi PKS pengisian posisi Wagub DKI menjadi prioritas. Selain pembahasan APBD 2020, PKS menegaskan pemilihan wagub harus selesai sebelum akhir tahun ini.
"Tadi kita rapat pimpinan, telah kita sampaikan supaya soal posisi wagub termasuk agenda yang harus disegerakan. Insyaallah, kita sedang memperjuangkan itu dan tadi juga fraksi-fraksi lain mengharapkan seperti itu agar tidak mengganggu kinerja gubernur," ujar Arifin.
Terkait dua nama calon, dia juga memastikan hingga saat ini tak ada perubahan. Meski salah satu calonnya, yaitu Akhmad Syaikhu sudah dilantik sebagai anggota DPR, menurutnya tak ada masalah. Kendati demikian, semua kemungkinan tetap terbuka.
"Yang namanya politik kan kita nggak bisa memastikan, segala kemungkinan ke depan bisa saja terjadi. Tapi yang jelas masih dua nama tersebut, belum ada perubahan," Arifin memungkasi.
Soal dua nama cawagub ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, bisa saja dimunculkan nama baru untuk menggantikan Akhmad Syaikhu.
"Bisa saja berubah, nah penggantinya harus didiskusikan dengan Gerindra," ujar Taufik saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Yang jelas, lanjut dia, tak ada niat dari DPRD DKI Jakarta untuk mengulur waktu penetapan Wagub DKI Jakarta. Kalaupun hingga kini belum terpilih, itu semata-mata karena banyaknya agenda anggota dewan periode lalu.
"Enggak ada ngulur-ngulur waktu dan insyaallah sebelum akhir tahun ketemu wagubnya. Jadi tak ada kendala, yang kemarin itu karena banyak yang bentrok agendanya," jelas Taufik.
Lantas, apakah memang sesederhana itu persoalan yang melingkupi pemilihan Wagub DKI Jakarta?
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Figur dan Lobi PKS
Sulit untuk dibantah kalau dua nama yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tak mampu menggerakkan DPRD DKI untuk segera memilihnya. Alih-alih mempercepat pemilihan, wakil rakyat yang berkantor di Kebon Sirih seperti menjauh dan menjaga jarak dari isu ini.
Hal itu pula yang dilihat pengamat politik Ray Rangkuti. Dia menilai, keengganan DPRD DKI memproses pencalonan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto karena mereka kurang setuju dengan kedua nama itu.
"Calonnya kurang pas dan kurang sesuai. Mungkin menurut mereka tidak memenuhi kriteria atau figurnya tidak cocok. Cuma, karena kewenangan penunjukan memang ada di PKS, mau tidak mau mereka juga agak sulit meminta supaya dibatalkan," ujar Ray kepada Liputan6.com, Selasa (15/10/2019).
Pendiri LSM Lingkar Madani itu mengatakan, ini bukan soal apakah parpol atau fraksi lain rela atau tidak, karena regulasi dan kesepakatan sudah jelas, bahwa posisi Wagub DKI menjadi jatah PKS setelah mundurnya Sandiaga Uno.
"Sesuai komitmen, PKS juga telah menyodorkan nama-nama itu. Tapi, boleh jadi dua nama yang disodorkan PKS belum dikenal anggota DPRD. Oleh karena itu, menurut saya solusinya adalah mencari figur lain. Minta figur lain kepada PKS untuk disodorkan ke DPRD," jelas Ray.
Di sisi lain, lanjut dia, tak ada yang bisa memaksa PKS untuk mengajukan nama baru. Hanya saja, jika tetap ingin mempertahankan kedua nama itu, dia meragukan kemampuan lobi PKS bisa membuat DPRD DKI memproses nama Wagub DKI dalam waktu dekat.
"Masalahnya, kelihatan kemampuan lobi PKS kurang begitu canggih. Kemampuan lobi dan manage politiknya. Kalau PKS canggih, mestinya bisa menggerakkan publik untuk mempertanyakan pada DPRD, mengapa posisi wakil gubernur sampai sekarang dibiarkan kosong," ujar Ray.
"Faktanya, masyarakat tidak bergerak, seperti membiarkan saja kursi Wagub DKI kosong. Itu artinya feeling PKS dengan publik tidak terjalin baik. Ada faktor ketidakmampuan PKS di sini," imbuh dia.
Karena itu, Ray Rangkuti yakin soal penetapan Wagub DKI tak akan diproses DPRD DKI yang baru dalam waktu dekat. Dia mengatakan semuanya tergantung pada PKS. "Namun, kalau PKS mengelola isunya seperti ini, tetap akan sulit, meski DPRD-nya baru dilantik," tegas dia.
Yang jelas, lanjut Ray, posisi Wagub DKI Jakarta masih punya nilai jual yang tinggi. Setidaknya, menjadi pimpinan wilayah di Ibu Kota punya nilai politik yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
"Jadi Wagub DKI itu punya potensi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur yang akan datang. Karena itu PKS tentu tidak mau melepasnya begitu saja pada partai lain, apalagi secara aturan sudah waktunya mereka mendapatkan posisi itu," dia memungkasi.
Hal senada disampaikan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Dia menilai, DPRD DKI sudah mulai jenuh dan tidak terlalu tertarik lagi untuk membahas posisi Wagub DKI Jakarta. Selain itu, dia melihat ada desain untuk memperlihatkan bahwa wakil gubernur di Ibu Kota sama sekali tak dibutuhkan.
"Tidak ada itikad baik dari kedua partai pengusung. Kalau Pak Prabowo mau menyelesaikannya, enggak perlu rumit begini. Selesai di elite sentral, kalau elite atas mau menyelesaikan, elite bawah ikut saja. Siapa yang berani tidak tegak lurus dengan Prabowo. Cuma, Gerindra tidak terlalu semangat," ujar Pangi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa petang.
Kendati demikian, dia tidak bisa memastikan di titik mana jalan untuk mencari Wagub DKI itu menjadi buntu. Apakah terbentur karena Gerindra yang tidak nothing to lose, atau PKS yang tidak melakukan lobi-lobi cukup bagus untuk meyakinkan fraksi lain. Atau, lanjut dia, Anies sendiri yang tidak ingin punya wakil.
"Anies di satu sisi diuntungkan, karena memegang anggaran dana operasional lebih full. Nanti juga bisa jadi bahan kampanye, bahwa jadi gubernur geraknya terbatas lantaran tak dibantu wagub. Dia bisa mengatakan tidak bisa bekerja maksimal karena tidak punya wagub. Yang pasti, tak ada matahari kembar dan Anies tak perlu takut disalip wagub," jelas Pangi.
Advertisement
2 Auditor Calon Pendamping Anies
Dua nama yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menempati posisi Wagub DKI Jakarta ternyata punya keahlian yang sama. Bahkan, berasal dari kampus yang sama dan pernah bekerja di kantor yang sama. Ini sosok kedua politikus PKS tersebut.
Ahmad Syaikhu
Politikus PKS Ahmad Syaikhu adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah masa jabatannya habis, ia maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Ia berpasangan dengan Sudrajat tetapi kalah suara dibandingkan pesaingnya, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Pria kelahiran Cirebon, 23 Januari 1965 ini merupakan seorang akuntan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah bekerja sebagai auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan pada 1986. Tiga tahun bekerja, Syaikhu kemudian dimutasi ke BPKP Pusat.
Setelah mengakhiri kariernya sebagai auditor, Syaikhu mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung sebagai kader PKS. Syaikhu kemudian maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Kota Bekasi dan berhasil lolos sebagai anggota DPRD Bekasi pada 2004.
Belum usai jabatannya sebagai anggota dewan, pada 2008 ia maju sebagai calon Wali Kota Bekasi tetapi gagal terpilih. Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Bekasi pada 2013, Syaikhu sempat kembali menduduki kursi legislatif dan berhasil lolos sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2009-2013.
Meski gagal di Pilgub Jabar tahun lalu, Syaikhu lolos ke Senayan. Ia akan menduduki kursi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah meraup suara terbanyak untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 7.
Selain piawai mengurusi legislatif dan eksekutif, Syaikhu juga berbakat di bidang olahraga menembak. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) cabang Kota Bekasi selama dua periode. Setelah itu, ayah dari enam anak ini juga dipercayai memegang jabatan sebagai pembina di Perbakin Kota Bekasi.
Selain itu, Syaikhu juga dikenal sebagai politikus yang religus. Ini bisa dilihat dari upaya dia mendirikan Yayasan At-Tibyan (Jakarta Timur) yang bergerak dalam pendidikan Islam dengan membuka TPA, Yayasan Istiqomah Bina Umat (IBU) di Pondok Gede Bekasi yang bergerak dalam Tahfidzul Alquran (menghafalkan Alquran) dan Yayasan Lembaga Amil Zakat Tabung Amanah Umat (LAZ-TAMU) di Pondokgede yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan kesehatan. Yayasan Adzkia di Bekasi Timur bergerak di bidang sosial dan ekonomi.
Agung Yulianto
Agung Yulianto adalah politikus PKS yang juga berprofesi sebagai akuntan. Lulusan STAN ini juga pernah bekerja sebagai auditor di BPKP Pusat sebagaimana Ahmad Syaikhu.
Namanya mulai muncul ketika disebut sebagai kandidat calon wagub untuk Anies pada akhir tahun lalu. Di partainya, Agung menjabat Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta.
Lahir di Jepara, Jawa Tengah Agung Yulianto mulai hijrah ke Ibukota sejak dirinya berusia lima tahun. Menempuh pendidikan di Jakarta, Agung Yulianto mulai mengenal Ahmad Syaikhu saat dirinya mengemban pendidikan di Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).
Menurut Agung, dia dan Syaikhu sempat sama-sama menjalani ikatan dinas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat setelahnya.
"Dulu kalau STAN kan ikatan dinas, saya ditugaskan sama dengan Beliau (Syaikhu) di BPKP pusat. Dulu saya sama ustaz Syaikhu sama-sama ngurusin Masjid Al-Amin di kantor tersebut. Jadi bareng-barenglah," kata Agung.
Karir Agung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya sampai di tahun 1996. Sepanjang masa rehatnya sebagai auditor sebelum terjun ke politik, Agung juga pernah meniti karir sebagai pengusaha untuk jaringan produk halal.
Perusahannya yang bernama PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) merupakan pabrikan produk herbal, salah satunya komestik herbal halal. Di perusahaan tersebut, Agung memegang posisi sebagai direktur utama.
Kemampuan Agung di bidang ekonomi menurut Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan, Ubedilah Badrun, menjadi nilai lebih Agung. Latar belakangnya sebagai seorang pengusaha membuatnya mirip dengan Sandiaga, yang juga paham ekonomi dan seorang pengusaha.
"Dia memahami pola keuangan pemerintah dan mampu di eksekutor di ekonomi. Penguasaan detail tentang peta ekonomi juga terlihat pada diri Agung," ujar Ubed.
Tinggal di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur, Agung diketahui memiliki tujuh orang anak dari hasil pernikahannya.
