Liputan6.com, Jakarta - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, urusan kabinet jika menggunakan istilah Jawa, tengah gotak, gatik, gatuk.
Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen.
Advertisement
Terkait hal ini, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengamini jika memang kalangan profesional lebih banyak.
"Kabinet di periode kedua Jokowi harus profesional dan tak terbebani kepentingan politik sempit," kata Siti saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2019).
Dia mengutarakan, salah satu keuntungan kalangan profesional, karena akan lebih loyal ke Presiden. Sehingga tak ada tarik menarik politik.
"Loyalitasnya lebih ke Presiden. Dan tarik-tarikan politik dari partsu kurang atau tak ada. Karena bukan kader," jelas Siti.
Dia mengingatkan, kabinet ke depan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, yang sedang menghadapi tantangan seperti masalah ekonomi global.
"Menteri-menteri yang direkrut harus kompeten dan profesional. Agar mereka mampu melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat," jelas Siti.
Selain itu, masih kata dia, tanpa beban politik maka menteri Jokowi akan fokus melaksanakan tugasnya.
"(Membutuhkan) menteri-menteri yang fokus melaksanakan tugasnya dan mengedepankan kepentingan negara," pungkasnya.
