Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tinggal menghitung hari. Namun, Joko Widodo atau Jokowi terlihat semakin mesra dengan elite-elite partai politik yang berada di barisan penantangnya saat Pilpres 2019 lalu.
Kemesraan Jokowi yang kembali terpilih menjadi Presiden RI itu bisa dilihat sejak dirinya mengundang para ketua umum partai politik ke Istana.
Advertisement
Mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Efek dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan SBY memberi sinyal jika kedua partai tersebut akan bergabung dalam koalisi Jokowi.
Bergabungnya Gerindra dan Demokrat diperkuat dengan pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin.
Dia bahkan memastikan Partai Gerindra dan Partai Demokrat masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Jokowi.
"Insya Allah ada (kursi menteri). Belum tahu berapa (kursi menteri)," ujar Ngabalin saat dihubungi merdeka.com, Selasa, 15 Oktober 2019.
Lantas, apakah jatah kursi menteri membuat Gerindra dan Demokrat memilih merapat pada koalisi Jokowi? Berikut ulasannya:
* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Membuka Peluang
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
SBY bertemu Jokowi pada Kamis, 10 Oktober 2019. Sedangkan Prabowo bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Jumat, 11 Oktober 2019.
Saat bertemu SBY, Jokowi membahas soal politik terkait koalisi. Tetapi menurutnya belum terjadi sebuah keputusan.
"Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu (koalisi) tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, susunan kabinet kerja jilid II masih bisa berubah. Walaupun, kata dia, hingga saat ini sudah rampung tersusun.
"Iya, mungkin ada pertimbangan masih bisa," ucapnya.
Saat bertemu Prabowo, Jokowi juga membuka peluang Gerindra untuk gabung ke koalisi.
"Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.
Advertisement
Bagi-Bagi Kursi?
Setelah pertemuan Prabowo dan SBY dengan Presiden Jokowi. tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin memastikan, kedua partai tersebut masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Saat disinggung peluang Waketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ngabalin tak membantah.
"Ya, mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima oleh bapak presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang," kata Ngabalin kepada Merdeka, Selasa, 15 Oktober 2019.
Ngabalin mengatakan kader dua partai tersebut bakal menjadi pembantu Jokowi lima tahun ke depan.
"Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintah untuk bisa membantu bapak presiden dalam pemerintahan 5 tahun mendatang," jelas Ngabalin.
Kader Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut masuk ke dalam lingkaran Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin.
Meskipun pada kontestasi Pilpres 2019, Demokrat berada di barisan penantang Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan enggan berkomentar banyak terkait kabar AHY akan jadi pembantu Presiden Jokowi.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memegang hak prerogatif," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Syarief membantah Demokrat menyodorkan sejumlah nama kader kepada Jokowi untuk dipilih jadi menteri.
"Kita enggak dalam posisi yang demikian, yang jelas semuanya kita serahkan kepada Presiden, kepada Pak Jokowi," jelasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, Presiden Jokowi belum sedikit pun menawarkan kursi menteri kepada partainya.
Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pertemuan Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu hanya membahas konsepsi Gerindra soal ketahanan pangan, energi dan pertahanan.
"Tidak, tidak ada tawaran itu (menteri). Kami menyampaikan sebagaimana konsepsi. Jadi sama sekali sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan tawar-menawar kursi menteri," kata Dahnil kepada awak media di Hambalang, Bogor, Rabu, 16 Oktober 2019.
Konsepsi dari Gerindra itu, kata Dahnil, juga bersifat tawaran. Dia menyebut Prabowo dan Gerindra tidak memaksa Jokowi untuk menggunakan konsepsi tersebut. Bila digunakan, Prabowo akan memberikan kader terbaiknya sesuai kapasitasnya.
"Kalau tak diterima (konsepsi), kami tetap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau diterima, ya tentu apabila bersesuaian dengan kapasitas kami siap bekerja sama," jelas Dahnil.
Reporter: Syifa Hanifah
Sumber: Merdeka
