Masih di Bawah KHL, Kenaikan UMP 7 Provinsi Ini Bakal Lebih Tinggi?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Sehubungan dengan penetapan upah minimum 2020, diminta agar gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 78/2015 tersebut, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan UMP 2020 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ini artinya, pada kenaikan UMP 2020 pada daerah yang masih berada di bawah KHL berpotensi lebih tinggi ketimbang daerah yang telah UMP-nya telah menyesuaikan dengan KHL.  

Dalam hal ini, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yakni Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78/2015. Penetapan upah minimum memakai formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: