Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) akan segera menyelesaikan masa tugas mereka. Lembaga itu dibentuk untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta berharap pada lima tahun ke depan pemerintah bisa meningkatkan redistribusi aset dan akses. Redistribusi itu tidak berarti uang, melainkan dari segi peningkatkan kemampuan dan teknologi.
Baca Juga
Advertisement
"Bukan hanya modal tapi juga peningkatan kualitas SDM, kan ada aset finansial, human capital sehingga memiliki kemampuan yang bagus, maupun akses likuiditas, pasar, maupun teknologi. Itu yang harud di-mix menjadi kebijakan yang afirmasi," jelas Arif pada diskusi buku 'Globalization, Productivity and Production Networks in ASEAN: Enhancing Regional Trade and Investment', Kamis (17/10/2019) di Jakarta.
Arif Budimanta, yang baru merilis buku 'Pancasilanomics', turut mengingatkan masalah inequality di Indonesia. Tercatat, aset milik 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 800 ribu lipat aset orang pada umumnya.
Usaha mikro pun diharapkan bisa menjadi penopang perekonomian negara. Sejauh ini, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah, yakni 15,8 persen dari total ekspor non-migas. Angka itu tertinggal dari Malaysia (19 persen), serta Srilanka dan Vietnam (20 persen).
Rasio ekspor GDP Indonesia di wilayah ASEAN juga hanya sekitar 43 persen. Itu lebih rendah dibanding negara ASEAN tua lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina.
Arif berkata perlu ada usaha mengarahkan bisnis besar, sedang, dan menengah untuk menangkap semua peluang di dalam dan luar negeri.
"Usaha besar harus didorong dibantu oleh negara agar kemudian bisa berkomptesi di level regional dan global. Kemudian level menengah dan kecil diarahkan menguasai pasar domestik kita dari gempuran luar," tegas Arif Budimanta.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ketua KEIN Harap Ekonomi Indonesia Tak Terseret Persoalan Politik
Ketua KEIN Soetrisno Bachir berharap agar ekonomi Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik. Ia menuturkan, polemik revisi UU KPK tidak mengganggu sektor tersebut, terlebih revisi UU KPK dikaitkan dengan investasi.
"Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar-lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki tapi ekonomi tetap jalan," tuturnya di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 7 Oktober 2019.
Dirinya mencontohkan, beberapa negara lain yang meskipun politiknya tengah bergejolak tapi ekonomi-nya tetap berjalan. "Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," ucap dia.
Dirinya pun mengajak untuk membendung politik yang diseret jauh ke dalam dunia ekonomi bisnis. Soetrisno tidak mau politik yang tidak sehat bisa menyebar ke berbagai sektor.
"Kita harus membendung agar arus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi ormas keagamaan, ini yang harus kita jaga semua, sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," kata dia.
Saat disinggung mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK, Soetrisno Bachir mengimbau masyarakat sepenuhnya menyerahkan penerbitan Perppu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
"Nanti urusan presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," ujarnya.
Advertisement
