Liputan6.com, Jakarta - Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis, 17 Oktober 2019, menetepakan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022.
Itu adalah kelima kalinya Indonesia terpilih sebagai perwakilan dari kawasan Asia Pasifik. Kali ini, Indonesia mengantongi perolehan suara tertinggi, yakni 174 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB.
Advertisement
Sidang yang dipimpin oleh Duta Besar Nigeria untuk PBB, Tijjani Muhammad-Bande sebagai Presiden Sidang Umum ke-74 PBB, disebutkan bahwa Indonesia memenangi kompetisi bersama tiga negara Asia Pasifik lainnya, yaitu Jepang dengan 165 suara, Korea Selatan dengan 165 suara, dan Kepulauan Marshall dengan 123 suara.
Sedangkan Irak dinyatakan tak lolos sebagai anggota Dewan HAM PBB karena mendapatkan hanya 121 suara.
Dalam kesempatan "nonton bareng" pengumuman sidang secara langsung (live streaming), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan rasa syukur dan bahagianya, karena Indonesia lagi-lagi diberi kepercayaan untuk mengemban tugas ini.
"Alhamdullilah, melalui proses pemilihan tertutup tadi, teman-teman menyaksikan bahwa pemilihan ini untuk mengisi 14 kursi mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat," ujar Menlu Retno di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober 2019.
Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB, dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika sebanyak 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.
"Pemilihan dilakukan secara tertutup dan dengan kemenangan ini, kita sangat gembira kepada teman-teman dan tim yang sudah bekerja dengan keras sejak tahun lalu, melakukan lobi dan kampanye mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan HAM," lanjutnya.
Menurut mantan Duta Besar Belanda itu, momentum pemilihan tersebut merupakan bentuk amanah dan bukti bahwa masyarakat internasional masih menaruh kepercayaan kepada Indonesia. Ia pun memastikan 'titipan' ini ditunaikan sebaik mungkin.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Videonya di Bawah Ini:
Pertemuan yang Gencar
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada Kamis kemarin, kata Menlu Retno, tak lepas dari peran serta Wakil Menlu A.M. Fachir, para duta besar (dubes) Indonesia di seluruh dunia dan kerja sama tim dari Kemenlu RI. Proses yang mereka jalani pun disebutnya sangat panjang.
"Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan melakukan pertemuan sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB, termasuk di Jenewa maupun New York. Semua dubes RI di luar negeri secara serempak juga bergerak," tegasnya.
Pada sidang umum PBB ke-74 dan sidang Dewan HAM ke-40 di New York, misalnya, Menlu sendiri setidaknya telah melakukan tatap muka dengan lebih dari 50 pejabat tinggi, baik tingkat menteri, wakil menlu, hingga dubes.
Menlu Retno mengatakan: "Hingga saat-saat terakhir (keputusan sidang umum), saya mendapatkan laporan dari watap kita di New York, sampai pukul 21.15 menjelang 22.00, lobi masih terus dilakukan oleh tim kita yang berada di New York."
To all the countries that has lend their support to Indonesia, we asure you that Indonesia will be your true partner for human rights development and social justice.
Sementara itu, Indonesia pernah mewakili Asia Pasifik sebagai Dewan HAM PBB pada periode 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.
Advertisement
3 Hal yang Jadi Prioritas Indonesia
Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Menlu Retno Marsudi menekankan Indonesia akan memprioritaskan tiga hal berikut.
Pertama, Indonesia konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di kawasan maupun di tingkat global.
Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapastias negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.
Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan beberapa pemangku kepentingan, tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2022.
"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama di antara negara-negara untuk pemajuan dan penghormatan HAM," tegas Menlu Retno.
Ia melanjutkan: "Indonesia juga punya kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil."
Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun ini, itu artinya tahun depan Indonesia mempunyai dua tugas sekaligus di badan dunia tersebut, yakni sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota Dewan HAM PBB.
Di samping itu, ini tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan isu, namun juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk kedaulatan NKRI.
