Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Polisi masih berjaga di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul aksi amuk massa. Kepolisian Daerah Kaltim mengerahkan segenap kekuatan baik unsur darat, laut, dan udara mengamankan ibu kota baru negara ini.
"Personel Brigadir Mobil (Brimob), Polisi Air dan Udara, Sabhara, serta satuan pengamanan lain," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kaltim Komisaris Besar Ade Yaya Suryana, Kamis (17/10/2019).
Advertisement
Kondisi keamanan dan ketertiban PPU kini berangsur pulih usai kerusuhan sosial. Massa membakar ratusan rumah warga dan pelabuhan penyeberangan tradisional.
"Sarana layanan publik pun berjalan normal seperti penyeberangan kapal feri jalur Penajam–Balikpapan," papar Ade.
Ade mengatakan, Polda Kaltim menempatkan ratusan personel memastikan suasana kondusif di Penajam Paser Utara. Aparat keamanan ditempatkan di titik layanan publik, seperti pelabuhan feri, kantor pemerintahan, hingga fasilitas objek vital nasional.
"Kapolda Kaltim masih di PPU memimpin langsung pengamanan pasukan," paparnya.
Bahkan, 600 personel Satuan Brimob tambahan didatangkan membantu pengamanan. Pasukan para militer Polri ini bermarkas di Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Hari ini rencananya pasukan Brimob Jatim sudah tiba di Balikpapan," papar Ade.
Sementara itu, Komando Daerah Militer VI Mulawarman pun mengerahkan 200 prajurit Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 17 Ananta Dharma membantu tugas polisi. Sejak awal, Pangdam Mulawarman Mayor Jenderal Subiyanto memang terus membantu menenangkan massa.
"Panglima Mulawarman juga masih di Penajam hingga saat ini," ungkap Kepala Penerangan Kodam Mulawarman Kolonel Dino Martino.
Pasukan TNI/Polri memantau akses masuk maupun keluar Penajam Paser Utara. Pengamanan ini guna membatasi ruang gerak kelompok massa yang punya tujuan anarkis.
Seperti Polri, Dino pun menilai kondisi kamtibmas PPU sudah mulai pulih. Masyarakat mulai beraktivitas normal dengan membersihkan puing sisa kerusuhan.
Meskipun begitu, Dino memastikan Kodam Mulawarman tidak lengah. TNI tetap mempersiapkan pasukan tambahan memastikan keamanan PPU. "Pasukan TNI lain disiapkan bila dibutuhkan pengamanan," paparnya.
Mediasi oleh Tokoh Masyarakat
Di tempat terpisah, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud melakukan mediasi bersama pelbagai tokoh masyarakat Kaltim. Proses mediasi dihadiri tokoh Dayak, Paser, dan perwakilan keluarga korban.
"Saya menjadi orang paling sedih dengan peristiwa menimpa Penajam ini," sesal Gafur.
Gafur mengatakan, PPU merupakan simbol keberagaman pelbagai suku bangsa di Indonesia. Penduduk PPU heterogen harus menjaga kondusivitas kota.
Dalam kasus ini, Gafur curiga aksi rusuh massa ditunggangi pihak menolak penetapan PPU sebagai lokasi ibu kota negara. Namun aksi kerusuhan ini malah merugikan mayoritas penduduk PPU sendiri.
"Kalau ditunggangi untuk menolak kehadiran ibu kota, jangan dengan merugikan masyarakat sendiri," ujarnya.
Sehubungan itu, Gafur mengutuk aksi amuk massa menimbulkan harta benda serta fasilitas publik warga. Polisi diminta menindak tegas siapa pun yang bertindak anarkis dan main hakim sendiri.
"Saya sebagai bupati akan tetap mengikuti dan mengawal perkembangan kasus ini," paparnya.
Ke depannya, Pemkab PPU berniat merumuskan aturan pemanfaatan senjata tajam di area ruang publik. Warga tidak boleh lagi menenteng senjata tajam bukan pada peruntukannya.
Para tokoh adat hadir mayoritas setuju bersama menjaga kondusivitas PPU. Mereka tidak ingin persoalan PPU ditunggangi pihak merusak persatuan bangsa.
"Kita dapat saling menjaga dan jangan sampai masalah ini nantinya justru di tunggangi oleh oknum tidak bertanggung jawab," ujar Sesepuh Adat Paser Sudirman.
Di sisi lain, Sudirman meminta budaya komunikasi antara pemerintah daerah serta warganya terus dipertahankan. Menurutnya, komunikasi seperti ini efektif dimana pimpinan daerah berdialog langsung dengan warganya.
Demikian pun Dewan Adat Dayak Balikpapan Abriantinus mengaku, turut berduka pada keluarga korban pengeroyokan. Namun demikian, ia meminta seluruh pihak tetap menghormati ketentuan hukum di Indonesia.
"Serahkan saja aparat hukum menuntaskan kasusnya," ujarnya.
Abriantinus tidak ingin semangat kesukuan memecah belah persatuan sesama warga Kaltim. Ia tidak ingin persoalan di PPU berkembang liar menjadi konflik rasial yang pernah terjadi di Kalteng pada masa orde baru.
Keluarga korban pun mengamini agar polisi bertindak tegas memberi hukuman setimpal bagi tersangka. Selain hukum positif Indonesia, tersangka juga diminta terkena hukum adat setempat.
"Kami memiliki hukum adat sehingga harus mengikuti hukum adat kami," kata Sapri.
Para sesepuh adat akhirnya bersepakat menjaga kondusivitas keamanan PPU. Mereka juga akan melaksanakan sidang adat sesepuh di Kaltim tanpa kehadiran aparat hukum Indonesia.
Publik Kaltim sempat dikagetkan kerusuhan massa di PPU. Personel keamanan kewalahan mengimbangi ratusan massa yang terlanjur emosi.
Massa menuntut keadilan atas jatuhnya dua korban pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Gamma PPU. Mereka merupakan korban pengeroyokan berujung jatuhnya korban jiwa Chandra serta temannya Rian yang kritis di RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam, Jumat (11/10/2019) silam.
Padahal, penyebab pengeroyokan ini terbilang sepele. Pelaku kesal dengan suara berisik sepeda motor yang dikendarai korban.
Dampaknya amuk massa ini luar biasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU melansir rincian 145 rumah terbakar, dan 11 loket pelabuhan. Pembakaran permukiman tiga RT ini juga menyebabkan 966 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Simak video pilihan berikut ini:
Advertisement
