Liputan6.com, Jakarta - Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah menyelesaikan peta dasar dengan skala yang lebih besar, yakni 1:5000 di wilayah ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim).
Saat ini, pembuatan peta digital 3D delapan layer ibu kota baru masuk proses perhitungan detail dan diperkirakan akan selesai Desember 2019.
"Pemotretannya sudah selesai, sekarang sedang proses perhitungan detail, akhir Desember peta digital 3D delapan layer itu sudah ada," kata Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin saat peringatan Hari Informasi Geospasial di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Peta skala 1:5000 ini nantinya akan digunakan oleh kelompok kerja (pokja) sebagai acuan untuk perencanaan tata ruang wilayah di ibu kota baru.
"Misalnya kawasan ekonomi khusus. Tapi sekarang kita ingin semuanya sistematik, jadi tidak terpecah-pecah," kata dia.
Menurutnya, BIG sudah lama membantu pemerintah dalam hal ibu kota baru ini. Mulai dari pemilihan lokasi dan lainnya. Kementerian dan lembaga lainnya juga sudah melakukan studi atas pemilihan lokasinya.
"Tapi karena rahasia, kita tidak pernah buka itu. Karena sudah diumumkan ya kita sekarang fokus ke kawasan tersebut dan sudah dipetakan," terangnya.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perlu Berbagai Macam Data
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ditrmui di Kantor BIG mengatakan, untuk membuat perencanaan yang baik perlu berbagai macam data.
Baik data statistik dari BPS, data sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dan Badan Informasi Geospasial berupa peta dasar dengan skala lebih besar di wilayah ibu kota baru.
"Dari waktu ke waktu, kita terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai dengan semua perencanaan," ujar Bambang.
Ia menambahkan, peta detail yang dikeluarkan BIG sangat penting karema memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan di ibu kota baru maupun daerah-daerah lainnya.
"Peta skala 1:5000 ini juga akan kita jadikan prioritas untuk pembangunan 5 tahun kedepan," kata dia.
Sementara terkait total biaya yang diperlukan untuk pemindahan tersebut mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut rencananya tidak dipikul sendiri oleh pemerintah. Ada 3 skema yang diterapkan, yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema KPBU dan partisipasi swasta.
Pemerintah akan melibatkan swasta dan BUMN agar beban biaya pemindahan ibu kota tersebut lebih ringan.
"Ini bagus, itu artinya kita mengurangi ketergantungan APBN dan ruang memberikan ruang kepada ABPN untuk prioritas yang lain," terangnya. (Achmad Sudarno)
Advertisement
