Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini, Jumat (18/10/2019), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya meneken peraturan tentang pemblokiran ponsel BM via IMEI.
Adapun peraturan ini dilakukan guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia.
Dengan demikian, langkah ini dinilai bisa melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Salah satu yang turut memberikan tanggapan tentang isu ini adalah pengamat gadget Lucky Sebastian.
Baca Juga
Advertisement
Lucky menilai memang sudah waktunya bagi negara untuk menerbitkan peraturan tentang pemblokiran ponsel BM via IMEI.
"Kalau melihat dari datanya, jumlah ponsel BM yang beredar saat ini cukup mengkhawatirkan. Angkanya lebih dari 20 persen. Dari 5 ponsel yang digunakan masyarakat, berarti 1 adalah ponsel BM," ujar Lucky saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Jumat (18/10/2019).
"Jika ponsel BM ini berhasil dikendalikan dengan peraturan dan sistem yang baik", menurut Lucky, "yang diuntungkan tidak hanya negara dan industri, tetapi juga masyarakat.".
Bisa Tarik Investor Berinvestasi di Indonesia
Lebih lanjut, Lucky percaya bila peraturan ini berjalan dengan baik, iklim usaha smartphone lebih tertib dan rapi.
"Dengan gini, kepercayaan dunia dan investor untuk berani berinvestasi di bidang teknologi di Indonesia semakin tinggi," tutur Lucky.
Di sisi industri, vendor yang mengikuti aturan ini secara baik juga akan diuntungkan karena penghasilannya tidak lagi "bocor", yang disebabkan oleh kehadiran ponsel BM.
(Ysl/Why)
Advertisement
