Liputan6.com, Jakarta - Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan berakhir dalam hitungan hari, setidaknya hingga Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk sosok baru.
Selama lima tahun memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rudiantara memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan Menkominfo selanjutnya.
"PR Kemkominfo selanjutnya masih infrastruktur. Kita sudah punya Palapa Ring. Satelit kita akan ada tahun 2022, tapi kita masih kurang jauh," tuturnya saat bertemu dengan awak media di Jakarta.
Selain itu, Rudiantara juga menyoroti belanja pemerintah untuk bidang ICT (Information and Communications Technology) yang hanya 0,1 persen dari GDP (Gross Domestic Product).
Baca Juga
Advertisement
Dia juga membandingkan dengan Thailand, yang belanja ICT-nya sebesar 0,3 persen dari GDP dan Malaysia sekitar 0,6 persen dari GDP.
Dengan perbandingan itu, pemerintah Malaysia membelanjakan dana ICT-nya 18 hingga 19 kali lebih besar dari Indonesia untuk tiap warga negaranya.
"Idealnya, paling tidak kita sudah dekat dengan Thailand. Kalau dekat dengan Thailand, paling tidak kita tidak naik tiga kali lipat. Apalagi kalau bisa dekat dengan Malaysia," ujarnya menjelaskan.
Selain itu, dia mengatakan Kemkominfo harus tetap menjaga kondusivitas pembangunan dan pengembangan ekonomi digital. Terlebih, memangkas regulasi yang menyusahkan masyarakat.
"Jadi, Kemkominfo jangan membuat peraturan yang bikin susah, njelimet, yang tidak lagi relevan dengan dinamika," tuturnya Rudiantara lebih lanjut.
Pria yang akrab dipanggil Chief RA itu bahkan menyebut Kemkominfo tidak perlu membuat aturan yang banyak dan lebih baik memangkas aturan yang terlalu tumpang tindih.
Keputusan Terberat Rudiantara Saat Menjabat Menkominfo
Sebelumnya, Rudiantara pun sempat berbagi pengalamannya mengenai keputusan terberat yang harus diambilnya selama menjabat sebagai pembantu Presiden di Kabinet Kerja I.
"Keputusan paling berat, waktu pembatasan layanan data. Sebab, di satu pihak saya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan bermedia. Namun di satu pihak ada kepentingan yang lebih besar, yakni keamanan nasional," tuturnya saat ditemui di Jakarta.
Lebih lanjut Rudiantara menuturkan, dia sendiri sebenarnya pro netizen (warganet). Hal itu dibuktikan dengan upayanya untuk membangun ekosistem digital saat ini.
"Kita kan pro netizen, kalau gak saya gak membangun. Saya tak buat ekosistem digital kalau tidak pro netizen, kalau tidak pro anak muda. Kan, kalau dibatas, mereka jadi terbatas aksesnya," tuturnya melanjutkan.
Kendati demikian, keputusan untuk membatasi akses internet tetap harus diambil karena ada kepentingan yang lebih besar. Namun, tidak semata-mata diblokir, Rudiantara mengatakan langkah yang diambil pemerintah adalah membatasi akses internetnya.
"Kalau kita kan cuma dibatasi datannya saja, voice dan sms tidak dibatasi. Itu berat, terus terang. Di satu pihak sedih, di satu pihak juga tuntutan menjaga keutuhan NKRI tinggi. Makanya dibatasi," ujar pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut.
Advertisement
Dapat Apresiasi Pihak Luar
Kendati berat, keputusan pemerintah ini, menurut Rudiantara, mendapat apresiasi dari luar negeri dalam kebebasan berekspresi. Alasannya, Indonesia dianggap berhasil menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kepentingan nasioinal.
"Biasanya, keputusan itu binary, 0-1, ada atau tidak ada. Kalau kita kan tidak (diblokir), tapi dibatasi. Harinya juga terbatas, tidak represif. Hal itu yang dianggap pihak global, Indonesia mampu menyeimbangkan," ujarnnya melanjutkan.
Sekadar informasi, Rudiantara mengaku dirinya sempat diundang oleh Menteri Luar Negeri Inggris untuk berbagi pengalamannya dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
(Dam/Why)
