Liputan6.com, Jakarta - Gerakan di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu lalu menjadi dinamika demokrasi yang berjalan dengan baik. Gelombang gerakan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut adanya ruang dialog di setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara terjadi hampir di setiap wilayah Tanah Air.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai, gerakan tersebut harus diapresiasi yang tinggi oleh seluruh elemen, baik itu masyarakat maupun negara karena telah menjadikan demokrasi bangsa Indonesia semakin menunjukkan kedewasaannya.
Advertisement
"Gerakan yang diinisiasi oleh kekuatan moral dan hanya ingin menyampaikan kritik terhadap Negara sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UU serta menjadi peran mahasiswa khususnya sebagai agen social of control," ujar Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al-Jihad, Jumat (18/10/2019).
"Hal ini tentu harus diberi apresiasi yang tinggi oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun Negara karena telah menjadikan demokrasi bangsa ini semakin menunjukkan kedewasaannya," imbuhnya.
Kendati demikian, Saddam menyesalkan adanya 'penumpang gelap' yang menodai pergerakan mahasiswa itu. Mereka mencoba membangun narasi inkonstitusional yang jauh dari aspek ideologi mahasiswa.
"Narasi inkonstitusional yang kami maksud ialah munculnya narasi tidak produktif yang menginginkan negara berada dalam situasi yang tidak normal dengan narasi menggagalkan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.
Hal ini membuat langkah perjuangan mahasiswa ternodai dan jauh dari khitah pergerakan mahasiswa. Sungguh sangat disayangkan perbuatan yang dilakukan elite-elite politik yang mencoba mempraktikkan itu untuk meraih kepentingan golongannya saja tanpa memikirkan nasib bangsa.
Saddam menegaskan, PB HMI sangat menolak narasi untuk menurunkan dan membatalkan pelantikan Presiden Jokowi. Hal itu dianggap jauh dari esensi pergerakan mahasiswa hari ini.
Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Heru Slana Muslim menuturkan, gagasan murni yang coba disampaikan mahasiswa sirna begitu saja akibat penumpang gelap tersebut. Gerakan yang damai tanpa anarkisme runtuh sehingga menimbulkan dampak kerusakan serta opini buruk terhadap gerakan mahasiswa.
"Namun perlu dipahami bahwa demokrasi bangsa ini dituntut pula dalam persoalan menjaga stabilitas keamanan nasional. Narasi-narasi yang coba dibangun oleh para elit yang menyudutkan gerakan mahasiswa tidak seharusnya hadir dalam perjalanan demokrasi bangsa ini," ucap Heru Slana Muslim.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan video pilihan berikut ini:
Jaga Persatuan
Terakhir, Ketua Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) PB HMI Muhammad Ichsan mengimbau seluruh masyarakat dan kader HMI untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu , kader juga harus menciptakan situasi kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
"Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya kader-kader HMI Se-Nusantara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya guna menciptakan situasi kondusif Negara menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," imbaunya.
Atas itu, PB HMI periode 2018-2020 melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda serta Bidang Pertahanan dan kemanan PB HMI mengambil inisiasi untuk menjelaskan kepada publik serta ingin meluruskan pergerakan mahasiswa agar 'penumpang gelap' yang menjadi ancaman stabilitas keamanan bangsa ini tidak menjadikan gerakan mahasiswa sebagai tumbal politiknya.
Melalui forum konfrensi pers ini, HMI mencoba merespons dan membantah segala tuduhan yang menyudutkan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi dan telah menjadi alat politik praktis elite-elite politik negeri ini.
Advertisement
