Liputan6.com, Jakarta - Nakayama Norihiro, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang (Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs) menurut rencana akan mengunjungi Indonesia dari tanggal 19 - 21 Oktober 2019.
Wakil Menlu Nakayama dijadwalkan menghadiri upacara pelantikan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2019.
Advertisement
Nakayama merupakan utusan khusus Pemerintah Jepang mewakili pemerintah dan masyarakat Jepang untuk menghadiri perhelatan tersebut, demikian seperti dikutip dari keterangan pers Kedutaan Jepang di Jakarta yang dimuat Liputan6.com, Sabtu (19/10/2019).
Selain Jepang, pejabat tinggi dari negara sahabat Indonesia yang akan menghadiri pelantikan Jokowi - Ma'ruf antara lain, Wapres Vietnam, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Australia Scott Morrison, dan masih banyak lagi.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Simak video pilihan berikut:
PM Mahathir Bawa Rombongan Pejabat Tinggi Malaysia
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad akan ke Jakarta pada 20 Oktober 2019. Kunjungan kerja itu untuk menghadiri upacara pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2019 - 2024 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"PM Mahathir Mohamad akan ditemani istri, Siti Hasmah Mohd Ali, dan Menteri Urusan Luar Negeri, Saifuddin Abdullah serta sejumlah pejabat senior dan dari Kementerian Luar Negeri," demikian menurut kantor PM Malaysia melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10/2019).
Kunjungan rombongan ini melambangkan hubungan bilateral yang hangat dan dekat antara Malaysia dengan Indonesia. Hal ini tentu saja akan berkontribusi untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara.
Sementara itu, menurut Kementerian Luar Negeri RI, Wakil Presiden China, Wang Qishan juga berencana untuk menghadiri pelantikan Presiden Jokowi seperti yang dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir, September lalu.
Advertisement
