Harapan Ekonom Terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ekonom Centre of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah berharap kepemimpinan Jokowi nantinya tidak hanya bertumpu pada satu sektor.

oleh Athika Rahma diperbarui 20 Okt 2019, 13:00 WIB
Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (15/12). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mendatang tidak jauh berbeda dari tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Hari ini, Minggu (20/10/2019), Jokowi akan dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. Pemerintahannya selama 5 tahun ke belakang dinilai memiliki kinerja yang cukup baik terutama di sektor infrastruktur dan konektivitas.

Namun, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kepemimpinan Jokowi 5 tahun ke depan. Ekonom Centre of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah berharap kepemimpinan Jokowi nantinya tidak hanya bertumpu pada satu sektor.

"Pembangunan ekonomi harusnya tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tapi harus dikembangkan secara komprehensif sebagai strategi. Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan. Di era Jokowi kemarin ini, industri kita pertumbuhannya tertinggal," pungkas Piter.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Industri Turun Selama 11 Tahun Terakhir

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Piter menambahkan, penurunan laju pertumbuhan industri memang tidak serta merta salah pemerintah Jokowi, karena industri telah turun selama 11 tahun. Namun di era Jokowi, tidak terlihat adanya upaya menghambat laju penurunan tersebut.

"Sekarang pertumbuhan industri di Indonesia di bawah 5 persen, padahal negara lain sudah di atas 20 persen. Ini yang disayangkan," tuturnya.

Oleh karenanya, pemerintahan selanjutnya diharapkan bisa mengatur strategi pemerintahan yang jelas. Kejelasan strategi akan membantu pemimpin negara menentukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan misinya. Misalnya, kalau strategi ekonominya bersifat berani, maka jangan mencari orang yang cari aman. Begitu pula sebaliknya, jika strategi ekonominya agar stabil dan aman, jangan mencari orang yang berani dan menerobos.

"Jadi yang kita harapkan itu, ya, itu. Strategi. Itu yang lemah di periode ini. Pak Presiden hanya menentukan tujuan, membangun infrastruktur, tapi tidak jelas mau kemana. Sehingga ketika sudah siap, pemanfaatannya minim," tutur Piter.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya