Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan janji ekonomi soal Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan melakukan reformasi birokrasi. Janji-janji tersebut dinilai bisa menggenjot perekonomian dengan memperbaiki kualitas tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas, dan menggairahkan bisnis dengan deregulasi.
Para pengusaha menilai janji ekonomi Jokowi sudah mumpuni. Catatan mereka adalah supaya janji Jokowi tidak sebatas janji melainkan ada hasil nyata di lapangan.
Baca Juga
Advertisement
"Sudah tepat dan cukup, kita tunggu pelaksanaannya," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno ke Liputan6.com, Senin (21/10/2019).
Sementara itu, perihal sosok potensial untuk menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustian, Benny menyebut pengusaha Haryadi Sukamdani dan Rosan P. Roeslani cocok menduduki posisi-posisi tersebut di Kabinet Jokowi periode kedua.
Pentingnya praktik di lapangan juga menjadi concern Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berkata fokus Presiden Jokowi sudah tepat karena Indonesia sedang berada dalam kondisi defisit infrastruktur dan tenaga kerja ahli (skilled labor) sehingga sulit menciptakan ekonomi efisien dan berkualitas tinggi.
Lemahnya performa birokrasi juga disebut menghambat investor dan pelaku bisnis kebingungan, sebab yang praktiknya cenderung tidak tepat waktu dan tak berorientasi melayani ke masyarakat dan pengusaha.
"Namun, kami harap agar ini tidak hanya diubah di level regulasi tetapi yang lebih penting adalah perubahan riil-nya di lapangan dalam proses usaha sehari-hari, day to day business activities, harus terlihat dan terasa dampaknya. Masalah juga ada pada kurangnya keseragaman pemahaman birokrasi pemerintah terhadap aturan yang perlu mereka jalankan. Ini menyebabkan pelaksanaan regulasi di lapangan menjadi cenderung kacau dan tidak sesuai dengan yg tertulis di regulasi," ujar Shinta.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kultur Birokrasi
Lebih lanjut, Shinta pun berharap janji positif Jokowi bisa memberikan gelombang positif dalam lima tahun ke depan terhadap kultur birokrasi. Ini agar aturan-aturan positif bisa dimaksimalkan untuk melayani pelaku usaha, investor, dan masyarakat secara umum.
Perbaikan birokrasi yang nyata dan peningkatan infrastuktur serta SDM dinilai Shinta harus berjalan seiringan. Ini agar SDM bisa bersaing dan di sisi lain para SDM yang inovatif bisa masuk ke dunia bisnis dengan dukunga birokrasi yang baik.
Shinta yang menjabat sebaga Wakil Ketum Kadin Bidang Hubungan Internasional kembali menegaskan harapan dunia usaha agar terjadi perubahan riil di lapangan ketimbang di atas kertas saja.
"Singkatnya, kami tidak akan puas kalau hanya kebijakannya saja yang berubah tetapi praktik di lapangan sehari-hari masih kurang memuaskan seperti yg terjadi lima tahun terakhir," ujar Shinta.
Advertisement
