Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan memangkas birokrasi besar-besaran berupa eselonisasi pejabat negara dari semula 4 level, menjadi 2 level.
Salah satu alasan Jokowi yang diutarakannya pada saat pelantikan presiden kemarin ialah guna memudahkan kegiatan berinvestasi di dalam negeri.
Rektor UI Ari Kuncoro menilai positif rencana pemerintah tersebut. Lantaran, daya saing RI bahkan tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura.
"Investor itu yang datang banyak bingung karena paraturan yang sifatnya tumpang-tindih," tuturnya di Gedung BEI, Senin (21/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, dia juga bilang, pemangkasan eselonisasi akan mengkerek kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing business) dengan meningkatkan kepercayaan bagi pelaku bisnis.
"Kan ranking kita masih jauh untuk ease of doing business. Sifat investor itu nyarinya yang deket-deket. Nggak jauh-jauh," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan pemangkasan eselonisasi oleh Jokowi akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.
"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengamat: Pemangkasan Eselon Bikin Kinerja Birokrasi Lebih Gesit
Pasca dilantik menjadi petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi dengan memangkas struktur eselon menjadi dua level saja.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja," jelas Jokowi saat pidato pelantikan di Gedung MPR/DPR Jakarta Minggu kemarin.
Menanggapi wacana tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan, kebijakan pemangkasan jumlah eselon bisa menjadi jawaban bagi masyarakat atas kinerja birokrasi yang lebih cepat dan efisien.
"Rakyat mengharapkan kinerja birokrasi yang lebih gesit. Saya pikir perubahan bisa saja dikontestasikan untuk tiap kementerian/lembaga," ujar Lisman saat dimintai tanggapan oleh Liputan6.com, Senin (21/10/2019).
Dia menjelaskan, hierarki pada sistem birokrasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas. Demi menunjang hal tersebut, ia menyatakan, baik SDM maupun sumber daya lainnya harus tercukupi.
"Sementara itu, jika hierarki terlalu banyak, penyelesaian keluhan warga menjadi lamban," dia menambahkan.
Di era modern ini, Lisman melanjutkan, pemerintah bukan hanya harus bisa menanggapi seluruh keluhan warga dengan tepat, tetapi juga dapat melayani dengan efisien.
"Prinsip administrasi publik modern mengapresiasi komplain warga. Tidak semata-mata agar warga terlayani dengan benar, tetapi juga sebagai proses pelacakan/pencatatan/penampungan aspirasi publik," tutur dia.
Advertisement
Jokowi Bakal Pangkas Jumlah Eselon di Kementerian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," jelas dia dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurut dia, susunan eselon tersebut akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Rencana tersebut untuk mendukung cita-cita di tahun 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
