Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memberi sinyal akan menjadi menteri bidang pertahanan di kabinet mendatang. Hal itu diketahui usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana, Senin petang.
PDIP pun angkat bicara dan bersikap mengenai keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Advertisement
"Itu merupakan hak prerogatif dari Presiden dan kita hormati hak itu. Karena memang Presiden lah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan terhadap pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Dengan demikian, masih kata dia, ini adalah bagian dari prinsip gotong royong nasional yang akan dibangun bersama-sama.
"Dengan demikian, kekuatan gotong royong nasional, memang diperlukan untuk mempercepat dan satu padukan komponen bangsa dalam satu irama," ungkap Hasto.
Dia memastikan, PDIP sebagai pengusung utama Jokowi, tetap memberikan ruang bagi yang ingin berjuang demi persatuan bangsa. Dan ini salah satu bentuk dari tanggung jawab yang ada.
"Kalau kita lihat dari pernyataan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja, mereka menghormati hak prerogatif Presiden. Dan juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Presiden ketika memutuskan untuk memperluas (Koalisi) Indonesia Kerja," jelas Hasto.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Hormati Hak Prerogatif
Sementara itu, terkait pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin menyatakan partainya menjadi oposisi, menurutnya setiap partai mempunyai fatsun masing-masing.
"Kalau kita lihat dari komitmen yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh ketika bertemu dengan para ketua umum partai, semua menghormati hak prerogatif dari presiden tersebut. Karena inilah konstitusi kita," pungkas Hasto.
Advertisement
