Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Ini Harapan Pengusaha

Sri Mulyani dipastikan kembali menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Keja jilid II

oleh Bawono Yadika diperbarui 22 Okt 2019, 18:15 WIB
Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja Jilid I Sri Mulyani tiba di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut baik pasca terpilihnya kembali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan RI periode 2019-2024.

Wakil Ketua Kadin KT3 dan OKI Mohamad Bawazeer menjelaskan, figur Sri Mulyani memang tak perlu diragukan lagi di kancah internasional.

Tetapi, investor asing pada dasarnya menginginkan kepastian hukum dan kemudahan perizinan berinvestasi yang berlaku di Tanah Air.

"Pengusaha sebetulnya tidak begitu penting siapa figur yang terpilih. Yang mereka concern adalah policy atau kebijakan pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan usaha," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2019).

Sampai hari ini saja, dia bilang, peraturan perizinan investasi di Indonesia masih berbelit dan tumpang tindih.

"Yang investor peduli itu ialah 2 hal, pertama security investment opportunity dan birokrasi kita. Pelaksanaan dilapangannya seperti apa," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Investasi Luar Negeri

Sri Mulyani saat menyambangi Istana Kepresidenan. (Merdeka.com/Titin Supriatin)

Pihaknya juga menyoroti, untuk investasi langsung dari luar negeri saja atau foreign direct investment (FDI), Indonesia bahkan masih tertinggal dari Kamboja.

Kata dia, pemerintah Kamboja memberikan karpet merah alias kemudahan bagi investor asing untuk berinvestasi di negaranya.

"FDI kita itu paling rendah di Asia. Kamboja bahkan lebih tinggi dari Thailand. Kita kalah sama Kamboja," ujarnya.

"Kita tentu optimistis apapun dengan rencana perbaikan pemerintah. Tetapi perlu diingat praktiknya di lapangan juga harus serupa, yakni memudahkan investor," tambahnya.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya