Liputan6.com, Jakarta - Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR/BPN) mengaku kembali ditugaskan untuk melanjutkan kepemimpinannya di bidang pertanahan selama 5 tahun ke depan.
Hal ini diungkapkannya setelah bertemu dan memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2019). Djalil berkata, dirinya berbincang tentang masalah agraria, redistribusi, dan reforma agraria.
"Presiden mempercayai saya, sebuah kehormatan mengabdi pada negara, bangsa, masyarakat. Kenapa masih di jabatan ini, barangkali Pak Presiden menganggap ada tugas yang belum selesai dan harus diselesaikan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
Saat berbincang, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah tanah yang berkeadilan serta pemberian kepastian hukum dalam bidang pertanahan, khususnya memberi sertifikat tanah kepada masyarakat.
"Tahun 2025 kita targetkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar semua," ujarnya.
Ketika ditanya apakah membahas tentang pembangunan ibu kota baru, Menteri ATR/BPN tersebut menjawab tidak membahasnya.
"Tidak (bahas)," tutupnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jika Jadi Menhan, Prabowo akan Kelola Anggaran Kementerian Terbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan para jajaran kabinetnya pada Rabu (23/10/2019). Selama dua hari berturut-turut, pemanggilan para calon menteri sudah berlangsung.
Salah satunya Prabowo Subianto yang dipercaya akan memegang jabatan Menteri Pertahanan. Ini diungkapkan langsung Prabowo pada Senin (21/10/2019).
Ketua Umum Partai Gerindra, ini mengaku diminta Presiden Jokowi memperkuat kabinet pada pemerintahan 2019-2024. "Saya diminta membantu Beliau (Jokowi) di bidang pertahanan," ungkap dia.
Prabowo memastikan bahwa dirinya siap membantu pemerintahan Jokowi. Langkah ini juga merupakan keputusan Partai Gerindra.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, daripada Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta, dan kami setuju untuk membantu," kata Prabowo.
Bila Prabowo benar-benar menjadi pimpinan Kementerian Pertahanan maka dia mengelola anggaran kementerian terbesar dibandingkan lainnya.
Mengutip data, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp 127,42 triliun.
Angka tersebut naik 17,53 persen dari APBN 2019 serta meningkat 16,25 persen dari outlook tahun ini.
Adapun anggaran terbesar diperuntukkan pada Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat sebesar Rp 47,87 triliun.
Kemudian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Rp 15 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, pada September lalu mengatakan pemberian anggaran besar untuk Kementerian Pertahanan dalam rangka penyesuaian anggaran belanja pegawai yang dilakukan pada 2019.
Penyesuaian anggaran untuk belanja ini meliputi kenaikan gaji dan tunjangan TNI. "Jadi betul penambahan untuk di bidang pertahanan, satu utamanya tadi untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara kita pagu di 2019 ini ada pensiunan dari pada belanja reformasi birokrasi di TNI 70 persen berdampak pada belanja pegawai," ujar dia.
Pengalokasian anggaran Kementerian Pertahanan juga dilakukan untuk mendorong pemenuhan alat sistem persenjataan (Alutsista).
Advertisement
