Alasan Jokowi Izinkan Menteri Rangkap Jabatan Jadi Ketum Parpol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan menteri kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan ketua umum.

oleh Lizsa EgehamRatu Annisaa Suryasumirat diperbarui 23 Okt 2019, 12:35 WIB
Jelang pengumuman menteri, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin duduk di veranda depan Istana Kepresidenan. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan menteri kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan ketua umum partai. Hal ini berbeda saat Jokowi presiden periode pertama, dimana dia melarang menterinya merangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga enggak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan menteri di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, tak ada masalah menteri juga merangkap jabatan sebagai elite politik. Dia meyakini bahwa para menterinya bisa membagi waktu.

"Dari pengalaman itu lah saya memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang tidak," ucap Jokowi.

Tercatat ada empat menteri kabinet saat ini yang menduduki jabatan strategis di parpol.

Mereka antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Kepala Bappenas. Ada juga Waketum Gerindra Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Jokowi Perkenalkan Kabinetnya

Jokowi sebelumnya memperkenalkan jajaran kabinetnya di Halaman Istana Merdeka. Suasana pengenalan terbilang cukup unik. Jokowi, Ma'ruf Amin dan para menteri duduk lesehan.

Total ada empat menteri koordinator, 30 menteri teknis, dan empat pejabat setingkat menteri. Jumlah menteri Indonesia Maju lebih didominasi kalangan profesional dengan total 21 orang, sementara sisanya 17 dari kalangan partai politik.

Jokowi berpesan kepada jajaran menteri barunya agar tak melakukan tindakan korupsi. Dia mengingatkan para menteri untuk menjalankan visi dan misi presiden dan wapres.

"Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden," tegasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya