Liputan6.com, Jakarta - Budi Karya Sumadi tetap bertahan pada posisi Menteri Perhubungan. Untuk kedua kalinya, dia akan membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dia merupakan kelahiran Palembang 18 Desember 1956. Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II.
Baca Juga
Advertisement
Adapun perjalanan karier lainnya, pernah memimpin badan usaha milik daerah (BUMD) yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Barulah pada 2016, dia dipercaya menggantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.
Perannya sebagai Dirut AP II pun menjadi fondasi kuat bagi Budi Karya untuk mengurus konektivitas.
Karier Budi Karya di Menteri Perhubungan cukup menantang, sebab Presiden Joko Widodo memiliki concern besar terhadap konektivitas.
Budi Karya pun memantau pembangunan tol laut, jalan tol, jalur kereta, hingga bandara-bandara perintis, selama bertugas.
Budi Karya dan jajarannya cukup lincah mengambil jalan tengah dalam keputusan. Misalnya terkait tarif ojek online yang mengakomodasi aplikator dan driver.
Kemudian keputusan soal tiket pesawat yang menimbang persepsi maskapai dan penumpang. Masalah pun berangsur terselesaikan.
Tak hanya urusan transportasi online dan udara, Budi Karya juga tegas terhadap truk-truk yang kelebihan muatan dan ukuran alias ODOL (overload dan oversize) yang masuk jalan tol.
Tahun depan, kamera-kamera pengintai akan terpasang di jalan tol agar sopir truk ODOL di jalan tol dapat mudah dihukum aparat.
Dalam acara syukuran bersama pegawai Kementerian Perhubungan pada Rabu, 23 Oktober 2019, Budi Karya kembali melakukan konsolidasi seluruh insan Kemenhub.
Ia pun berjanji akan fokus pada program pembangunan dan konektivitas sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Program Kerja Kemenhub 2019-2024
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi Indonesia.
Setidaknya ada lima hal utama yang disampaikan Presiden dalam pidato Presiden Terpilih pada, Minggu, 14 Juli 2019. Lima hal itu yakni terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur, penekanan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kemudahan investasi, memperkuat reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Menhub mengatakan, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Menhub kepada wartawan, Senin, 15 Juli 2019.
Terkait pengembangan SDM, Budi Karya mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.
“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ungkap Menhub.
Advertisement
Kemudahan Investasi
Kemudian terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi.
Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan (deregulasi peraturan), dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat.
“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan akan terus menjalankan reformasi birokrasi agar birokrassi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat berlari kencang mengikuti perubahan lingkungan yang begitu cepat di era perkembangan teknologi informasi.
“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” tuturnya.
