Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, menuai sorotan. Mulai dari Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), sampai aktivis 1998, menolak keberadaan Prabowo lantaran disangkut-pautkan dengan masalah HAM.
"Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Saya juga jadi Menko Polhukam (ada yang mempertanyakan) 'kok jadi Menko Polhukam ya? Menteri lain juga sama, menteri agama, menteri BUMN, ada yang mendukung, ada yang menolak," kata Menko Polhukam, Mahfud Md di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Advertisement
Menurut dia, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
"Manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," jelas Mahfud.
Dia mempersilakan masyarakat menolaknya. Tapi Presiden sudah mengangkat.
"Dan bukan hanya Prabowo ada yang menolak, Menteri Agama ramai juga, Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim dianggap enggak punya track record, tapi sebagian besar masyarakat itu kan memberikan dukungan," kata Mahfud.
Dia pun meminta, jangan berpikir ada yang menolak, kemudian harus mundur. "Tidak efektif itu. Tidak boleh. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari kita setiap masalah itu perbaiki dan selesaikan dan diarahkan ke arah yang benar," pungkas Mahfud Md.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
